pupuklambar

Pupuk Urea di Lambar Berkurang Sebanyak 483 Ton

( kata)
Pupuk Urea di Lambar Berkurang Sebanyak 483 Ton
dok Lampost.co


LIWA (Lampost.co) -- Alokasi pupuk bersubsidi untuk Lampung Barat pada realokasi ke-4 tahun 2020 mengalami pengurangan sebanyak  483,85 ton.

Pengurangan alokasi itu terjadi pada pupuk urea. Sementara, empat jenis pupuk subsidi lainya mengalami penambahan. Rincianya, alokasi pupuk bersubsidi jenis NPK di bulan September yaitu sebanyak 6.296,98 ton namun setelah dilakukan realokasi diakhir Oktober lalu kini jumlahnya bertambah menjadi 6.490,09 ton yaitu terjadi penambahan sebanyak 193,11 ton.

Kemudian pupuk ZA alokasi sebelumnya sebanyak 4.056,03 ton lalu setelah dilakukan realokasi bertambah menjadi 4.096,18 ton yaitu ada penambahan sebanyak 43,15 ton.

Untuk pupuk organik alokasi sebelumnya sebanyak 972,90 ton kini bertambah sebanyak 117,38 ton menjadi 1.090,28 ton. Pupuk SP-36 dari alokasi 1.727,65 ton bertambah sebanyak 3,32 ton menajdi 1.730,97 ton.

Sementara urea alokasi sebelumnya sebanyak 10.854,84 ton berkurang sebanyak 483,85 ton hingga menjadi 10.370,99 ton.

Kasi Pupuk Pestisida dan Alsintan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lambar  Falent Herindo mendampingi Kadis Yedi Ruhyadi, Minggu 8 November 2020, mengatakan, alokasi pupuk bersubsidi yang mengalami pengurangan yaitu pupuk urea.

Urea pada realokasi ke-4 tahun 2020 ini mengalami pengurangan sebanyak 483,85 ton dari alokasi sebelumnya sebanyak 10.854,84 ton menjadi 10.370,99 ton. Sementara NPK, ZA, SP-36 dan organik mengalami penambahan dari alokasi sebelumnya.

Untuk pupuk urea mengalami pengurangan, kata dia, itu dikarenakan daya serap urea pada September lalu belum maksimal dikarenakan petani banyak yang belum melakukan pemupukan. Kemudian empat pupuk jenis lainya, lanjut dia, mengalami penambahan dikarenakan daya serapnya tinggi pada alokasi sebelumnya.

Pengurangan alokasi pupuk tersebut, kata dia, dilakukan pemerintah provinsi berdasarkan surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung No.821.1/1738/v-21-2/2020 tertanggal 20 Oktober 2020.

Terkait penambahan dan pengurangan alokasi itu, maka saat ini, pihaknya sedang melakukan penyusunan untuk pembagian alokasi kepada masing-masing kecamatan. Pihaknya juga berharap agar para kelompok tani segera untuk menyampaikan data usulan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Setiaji Bintang Pamungkas







Berita Terkait



Komentar