#thr#nuansa#setitikair

Pungli THR

( kata)
Pungli THR
Ilustrasi Google Image

SALING memberikan bingkisan menjelang Idulfitri sudah menjadi tradisi. Salah satu tujuan budaya memberikan bingkisan ini adalah untuk menjaga relasi. Pihak yang kerap menerima bingkisan adalah pejabat pemerintahan. Bingkisan berasal dari pihak swasta. Namun, kini tradisi ini dihentikan lembaga antrasywah, Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK dalam edaran terbaru SE No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 kembali mengimbau pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan bagi penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, termasuk para anggota DPRD dan pejabat BUMD.

Edaran KPK kemudian ditindaklanjuti Kementerian Dalam Negeri dengan Surat Edaran No. 003.2/3975/SJ tertanggal 16 Mei 2019 yang ditujukan pada gubernur dan ketua DPRD provinsi di seluruh Indonesia serta Surat Edaran No. 003.2/3976/SJ tertanggal 16 Mei 2019 yang ditujukan pada bupati/wali kota serta ketua DPRD kabupaten/kota.

Dua lembaga itu juga meminta kepada aparatur pemerintahan untuk tidak meminta THR kepada pelaku usaha dengan alasan apa pun. Edaran ini untuk mengantisipasi perilaku PNS yang kerap meminta THR di kalangan pebisnis.

Ini terjadi di Bandar Lampung. Ada edaran surat permintaan tunjangan hari raya (THR) dari aparatur pemerintahan di dua Kecamatan Kedamaian dan Tanjungkarang Timur. Edaran tersebut menyasar pelaku pengusaha dan pemilik ruko.

Di Kecamatan Kedamaian, surat permintaan THR berkop kecamatan yang ditandatangani bendahara kecamatan disertai cap basah. Edaran disampaikan petugas kecamatan itu meminta pengusaha agar memberikan bantuan berupa uang tunai atau paket bingkisan untuk 75 petugas kebersihan.

Permintaan THR juga terjadi di Kecamatan Tanjungkarang Timur, tepatnya di Kelurahan Sawahbrebes. Pelaku usaha di kelurahan menerima surat berkop Pemkot Bandar Lampung berisi penagih PBB dan penyesuaian izin mendirikan bangunan. Surat itu disertai amplop ucapan Lebaran yang wajib diisi uang oleh pelaku usaha yang mendapat surat edaran.

Kebiasaan meminta THR oleh aparatur kecamatan dan kelurahan kerap terjadi di setiap hari raya. Perilaku yang disebut Kapuspen Kemendagri sebagai praktik pungutan liar ini terus berulang karena Pemkot dan Wali Kota Bandar Lampung tidak pernah serius memberi sanksi kepada mereka.

Kasus ini dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelidikan lebih lanjut dari Inspektorat. Wali Kota Herman HN juga tidak tegas mengeluarkan edaran untuk menindaklanjuti imbauan KPK dan Kemendagri guna mencegah gratifikasi dan permintaan THR.

Membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi bisa dimulai dengan memberantas praktik pungli THR. Jangan sampai menjelang lebaran ini, pelayanan aparatur kendur karena sibuk mencari tambahan tunjangan hari raya.

Di saat umat Islam yang lain sibuk beribadah pada 10 hari terakhir Ramadan, ada aparatur yang justru sibuk dengan perilaku menyimpang mencari THR ilegal. Jangan kotori bulan baik ini dengan praktik culas pungli.  

 

Padli Ramdan/ Wartawan Lampung Post



Berita Terkait



Komentar