upahburuh

Puluhan Buruh Tuntut Pembayaran Upah Layak

( kata)
Puluhan Buruh Tuntut Pembayaran Upah Layak
FOTO: Puluhan buruh menggelar unjuk rasa di Kantor Disnaker Provinsi Lampung, Rabu, 22 Juli 2020.

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Puluhan buruh menuntut perusahaan untuk membayar upah sesuai upah minimum yang sesuai. Mereka juga mendesak pemerintah untuk memperjuangkan nasib dan haknya terkait pembayaran upah yang tak layak

Massa tersebut menyampaikan aspirasinya di Kantor Dinas Tenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Lampung, Rabu, 22 Juli 2020.

Penanggung Jawab Aksi, Hardian mengatakan bahwa jajarannya ingin memperjuangkan haknya. Ia mengatakan sudah banyak buruh yang dirugikan oleh perusahaan. Bahkan ia mengatakan bila dihitung-hitung kerugian yang dialami buruh bisa mencapai jutaan bahkan miliaran rupiah.

"Intinya kami mau ada perubahan. Naikan upah sesuai dengan SK Gubenur, jangan ada lagi intimidasi dan eksploitasi buruh, tindak perusahaan yang sudah melanggar. Tapi kalau sampai gak ada perubahan, kita akan demo lagi dengan masa yang lebih banyak. Kalau kerugian puluhan buruh sejak 3 tahun sampai 5 tahun bisa ratusan juta bahkan miliaran," katanya

Unjuk rasa terkait dengan pelanggaran pembayaran upah minimum oleh 4 perusahaan pergudangan yakni PT. Lampung Menunggal Gemilang Jalan Pangeran Antasari No.15D, PT. Swadaya Sentosa Karya Prima Jalan Soekarno-Hatta No.23 Ketapang Panjang, PT. Sumber Niaga Jalan Ikan Bawal No.98 Teluk Betung dan PT. Kencana Intan Metalindo Jalan Soekarno-Hatta, Sukarame.

Adapun alasan unjuk rasa tersebut karena upah bongkar muat jauh dibawah ketentuan SK Gubernur Nomor:G/886/III.05/HK/2014, Nomor:G/627/III.05/HK/2015, Nomor:G/697/III.05/HK/2016 dan Nomor:G/563/V.07/HK/2018. Kemudian kekurangan pembayaran upah bongkar muat di 4 perusahaan tersebut telah dilaporkan oleh Disnaker Provinsi Lampung sejak bulan Juni 2019. 

Selanjutnya, pada 15 Juni 2020 perwakilan buruh telah dipanggil oleh Disnaker Provinsi Lampung. Kemudian, pada 7 Juli 2020 perwakilan buruh dan utusan perusahaan membicarakan perihal kekurangan upah yang terjadi.

Terungkap kebenaran bahwa perusahaan terbukti membayar upah dibawah ketentuan dan perundang-undangan. Bahkan sampai saat ini tidak ada keinginan perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan pembayaran upah.

Tuntutan para buruh diantaranya; Pertama, tindak perusahaan yang melakukan pelanggaran pembayaran upah minimun mengingat pelanggaran terjadi telah berjalan lama. Kedua, naikan upah bongkar muat semen sesuai dengan peraturan dan perundangan. Ketiga, apabila pegawai pengawas ketenagakerja pada Disnaker Provinsi Lampung tidak bersedia menegakan hukum dan peraturan, maka pihaknya meminta kepada kepolisian selaku penegak hukum dapat mengambil alih dan menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut. 

Unjuk rasa tersebut diterima oleh Kepala Bidang Pengawasan Ketenaga Kerjaan Disnaker Provinsi Lampung, Risma Yantin. Pihak Disnaker Provinsi Lampung akan melakukan pengecekan dan proses kembali mengenai hal tersebut.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar