#citralandlampung

Pulbaket soal Citraland Terus Berlanjut

( kata)
Pulbaket soal Citraland Terus Berlanjut
Suasana Citraland yang dua rumahnya ambruk. (Foto: Lampost.co/Zainuddin)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Dilepasnya garis polisi di area longsor  klaster Davinci, Perumahan Citraland, di Kelurahan Sumur Puteri, Telukbetung Selatan tak serta merta menghentikan proses pengumpulan bahan keterangan hingga proses penyelidikan oleh kepolisian.

Pemantauan Lampost.co pada Selasa 2 Februari 2021, terlihat garis polisi sudah tak ada. Terlihat alat berat mengurai puing serta sisa reruntuhan dari jalan dan dua rumah yang ambrol.


"Garis polisi (Police line) itu untuk penanda awal, tapi kami sudah olah TKP. Karena saat ini ada pembersihan puing-puing dan rencana pengembalian lagi kawasan seperti semula (dibuat Ruang Terbuka Hijau) jadi dibuka, Akan tetapi, proses pengumpulan bahan keterangan masih berlanjut," ujar Kapolresta Bandar Lampung Kombes Yan Budi Jaya di ruang kerja, Selasa, 2 Februari 2021.

Yan Budi memaparkan, setidaknya pihaknya masih terus melakukan klarifikasi dan pengumpulan bahan keterangan terhadap pihal terkait maupun saksi.

Ia tak memaparkan secara rinci jumlah orang yang telah dimintai keterangan. Namun, informasi sementara sudah ada 3-5 orang. Tak dipaparkan secara spesifik unsur dan asal saksi terklarifikasi dari mana saja.

"Kayaknya baru dari pihak manajemen, dan saksi dilapangan, pihak lainnya secara bertahap," kata alumnus Akabri 1996 itu.

Sebelumnya, Polresta Bandar Lampung disebut sedang meminta keterangan dari manajemen Citraland, penghuni klaster davinci tepat lokasi bencana tersebut, hingga pihak Pemkot Bandar Lampung melalui instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perumahan Rakyat, dan kawasan permukiman.


Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Yan Budi Jaya mengatakan pemeriksaan tersebut, baru sekadar tahap klarifikasi, terhadap pihak manajemen. Secara umum, upaya yang dilakukan yakni pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) untuk mengetahui prosedur dari awal pengajuan perizinan, hingga berdirinya hunian di sana. Kemudian dampak dan akibat dari pembangunan tersebut, apakah melalui tahapan yang benar tidak.

"Kami masih dalam proses klarifikasi, belum (berbentuk LP) ada laporan, kemudian mekanisme bisa berdiri dari sana itu gimana," ujarnya.

Sementara Polresta baru pada tahap klarifikasi apakah ada kesalahan prosedur atau tidak. Belum bisa dipastikan apakah ada unsur pidana atau tidak, terhadap kejadian tersebut.

"Yang kami klarifikasi teknisnya di anggota, tapi manager (pihak CitraLand) sudah diklarifikasi," kata alumnus Akpol 1996 itu.

Berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011--2030, Kawasan Citraland tidak dimasukan oleh Pemkot Bandar Lampung ke dalam daerah resapan. 

Pada Pasal 41 ayat (2) perda tersebut, disebutkan Kawasan resapan air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Kawasan Batu Putu di Kecamatan Teluk Betung Utara, Sukadanaham dan Susunan Baru di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Beringin Raya, Sumber Agung dan Kedaung di Kecamatan Kemiling, Keteguhan dan Sukamaju di Kecamatan Teluk  Betung Barat, dan kawasan bukit dan gunung.

Faktanya, kawasan tersebut kerap terjadi bencana dan merugikan warga sekitar. Selain Aceng, Warga Kampung Sinarlaban, Sumur Puteri, kerap dilanda was-was, saat musim hujan. Selain longsor, tentunya banjir kerap melanda kampung tersebut. 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar