#nasional#fatwa-mui#virus-corona

Publik Dinilai Salah Memahami Fatwa MUI

( kata)
Publik Dinilai Salah Memahami Fatwa MUI
Ilustrasi. Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI). Foto: Dokumentasi Media Indonesia.

Jakarta (Lampost.co) -- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah di tengah wabah virus korona (covid-19) menimbulkan polemik. Situasi ini disebut akibat salah paham.

"Bukan berarti meninggalkan ibadah, tapi semata untuk perlindungan agar tidak menularkan ke orang lain," kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh melalui teleconference di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Kamis, 19 Maret 2020.

Asrorun mengatakan poin-poin dalam fatwa itu merupakan satu kesatuan. MUI, kata dia, telah mengevaluasi fatwa pada Selasa, 18 Maret 2020. Evaluasi dihadiri 37 peserta pimpinan dari berbagai latar belakang.

Asrorun menjelaskan fatwa itu sejatinya mengatur kondisi tertentu terhadap orang dan kawasan. Jika ada orang terjangkit covid-19, dia tidak boleh berada di komunitas publik, termasuk beribadah di ruang publik.

Sebaliknya, jika seseorang sehat dan berada di kawasan yang potensi penularan rendah, orang itu wajib beribadah seperti biasa. "Namun tetap diperhatikan protokol-protokol kesehatan, agar potensi pemaparan tidak tinggi," ujar Deputi Pengembangan Pemuda MUI itu.

Salah satu poin Fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah virus korona yakni membolehkan masyarakat mengganti salat Jumat dengan salat Zuhur demi mencegah penyebaran covid-19 bagi orang-orang sehat. Selain itu, MUI melarang sementara ibadah yang membuat konsentrasi massa bagi umat Islam di wilayah dengan kondisi penyebaran virus korona sudah tak terkendali.

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar