#arogansiDPRD#PTSBK#Lamteng

PT SBK Sesalkan Arogansi Oknum DPRD Lamteng

( kata)
PT SBK Sesalkan Arogansi Oknum DPRD Lamteng
Sejumlah anggota DPRD Lamteng saat sidak ke PT SBK. dok

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Oknum DPRD Lampung Tengah (Lamteng) dinilai arogan. Mereka melakukan inspeksi mendadak ke PT Sinar Bambu Kencana disinyalir tanpa mengantongi surat perintah dari pimpinan DPRD. Selain itu, mereka sidak dengan membawa 40-50 warga.

Akibatnya, pihak PT Sinar Bambu Kencana (SBK) merasa terintimidasi dan dirugikan. "Oknum DPRD ini terkesan arogan. Sidak bawa masyarakat sekitar 40-50 orang tidak bawa surat," ungkap Komisaris PT SBK Ruslan didampingi putranya saat berkunjung ke kantor SHU Lampung Post, Minggu, 26 Januari 2020 malam.

Sebanyak lima oknum DPRD Lamteng diduga dimotori oleh Agus Triono, Hendri Farizal, Najamudin, Yunisa Putra dan Rasyid Effendi. Menurut Ruslan, kelimanya melakukan sidak pada Jumat (24/1) lalu. Namun bersama mereka terdapat 40-50an warga.

Ia pun menyayangkan para wakil rakyat itu menuduh perusahannya tidak mengantongi izin. Sementara, semua perizinan perusahannya lengkap. Ia mengakui jika terdapat perluasan bangunan dan usulan perubahan izin untuk perluasan sudah diusulkan ke Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Lamteng, tetapi tidak diproses tanpa alasan.

"Pabrik kami sudah 30 tahun beroperasi masa dibilang gak ada izin. Kita izin semua lengkap. Cuma satu, ada perluasan kita sudah ajukan perubahan perluasan bangunan sejak 21 November 2018 tapi Dinas Satu Pintu tidak mau memproses, kok kami yang disalahkan," tegas Ruslan.

Untuk itu, ia tidak terima perusahaannya disebut tidak berizin hingga oknum DPRD merekomendasikan agar perusahannya berhenti beroperasi. 

Sebelum peristiwa ini, Ruslan mengungkapkan pernah terjadi aksi unjuk rasa oleh LSM pada 9 Desember 2019 lalu. Saat itu, unjuk rasa resmi mengantongi izin keramaian dari Polres setempat. Namun kali ini, kembali terjadi tanpa ada dokumen resmi. 

"Ini tidak ada surat menyurat. Oknum ini menerobos masuk. Karena tidak ada surat tugas tidak kita izinkan masuk. Apalagi bawa massa kami takut ada kerusuhan," jelasnya.

Patuh Aturan 

Ruslan memastikan perusahaannya taat aturan dan siap untuk mematuhi semua aturan. "Saya siap mengikuti aturan, hanya sampai hari ini tidak diproses, jangan salahkan kami sebagai pengusaha. Itu tanda terima ada. Kami UKL/UPL dan IPAL ada, tapi dibilang mencemarkan lingkungan. Buktinya mana? Jadi jangan ngomong saja. Saya jadi curiga ini ada kepentingan apa," tegasnya.

Termasuk soal BPJS, ia pun membantah perusahannya tidak mendaftarkan para pekerja ke BPJS. "Gak mungkin, ini pabrik udah 30 tahun, bukannya baru. Sudah login juga ke online, kami taat aturan. Ini dewan kok pakai gaya koboi," ujar Ruslan. 

Saat disinggung siap memenuhi undangan hearing jika terdapat surat dari DPRD setempat, Ruslan memastikan pihaknya siap memenuhi panggilan dan menunjukkan semua bukti yang dituduhkan ke perusahannya. "Kami siap menghadiri undangan hearing kalau memang ada. Kita semua lengkap. Mereka datang maksa perusahaan agar menghentikan mesin produksi, jangan semaunya dong. Ini negara hukum," kata dia.

Sebagaimana diketahui PT Sinar Bambu Kencana yang terletak di Km 4, Kelurahan Buyut Udik, Gunung Sugih, Lamteng merupakan perusahaan yang bergerak dibidang daur ulang kertas. 

Sayangnya, Lampung Post belum berhasil mengonfirmasi Ketua DPRD Lamteng. Saat dihubungi istri Ketua DPRD Lamteng mengatakan mengatakan suaminya sedang beristirahat. (EKA)

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar