#Unjukrasa#demonstrasi

PT GMP Tetap Bayar Jasa Produksi

( kata)
PT GMP Tetap Bayar Jasa Produksi
Bupati Lampung Tengah (Lamteng), Kapolres, Dandim, dan Kadisnakertran saat menjawab aksi mogok kerja. Istimewa


Bandar Lampung (Lampost.co) -- PT. Gunung Madu Plantation (GMP) menyatakan akan menjaga komitmen untuk menyejahterakan karyawan dengan tetap membayarkan jasa produksi. Pernyataan ini sekaligus sebagai bentuk klarifikasi atas berbagai kabar yang menyebut bahwa PT. GMP menghilangkan bonus. 

Melalui surat resminya, General Affairs PT. GMP, Asti Sri Purniyati menjelaskan bahwa pemberitaan di media massa, yang menyebutkan PT. GMP menghilangkan bonus, adalah tidak benar. Menurut Asti melalui surat tersebut, jasa produksi tetap diberikan sama, yaitu dengan menggunakan volume gula yang dihasilkan dari tebu sendiri.

Yang berbeda, lanjut Asti, adalah cara pendistribusian, yaitu berdasarkan KPI kinerja perusahaan, departemen dan individu. 

Asti juga menegaskan perusahaan selalu mengutamakan kesejahteraan karyawan sejak didirikan dan akan terus dilakukan untuk menjaga kesejahteraan karyawan. 

Baca: RSUD Ryacudu Kotabumi Dituding Tak Bayar Jaspel Nakes hingga Setahun

 

Berkaitan dengan perundingan PKB, yang membahas jasa produksi, menurut Asti, telah terjadi deadlock. Dengan demikian, sesuai aturan yang berlaku, dibentuklah tripartit, kemudian mediasi di Disnaker selanjutnya ke Perselisihan Hubungan Industri (PHI). 

Pada proses PHI, hakim memutuskan mengabulkan sebagian dengan inti putusan antara lain; jasa produksi dibayarkan setelah giling selesai dan setelah penilaian KPI. Kemudian, jasa produksi dikaitkan dengan KPI (KPI organisasi x KPI Departemen x indeks jasa produksi pada PKB).

Namun terjadi miskomunikasi terhadap perhitungan bonus tersebut, bahkan kondisi diperparah dengan pemberitaan bonus hilang sehingga beberapa karyawan menggalang aksi solidaritas yang berujung pada mogok kerja.

Menengahi aksi mogok tersebut, Bupati Lampung Tengah (Lamteng), Kapolres, Dandim, dan Kadisnakertran hadir. Sebelum membubarkan diri sejumlah kesepakatan telah diambil antara PT. GMP dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerjaan Seluruh Indonesia (PUK SPSI). 

Mereka sepakat menandatangani PKB 2021-2022 sesuai putusan PHI yang berkaitan dengan KPI. Kemudian disepakati bahwa penghitungan jasa produksi 2021 akan dilakukan sesuai yang tercantum dalam PKB 2018-2019.

Penghitungan jasa produksi 2022 dilakukan sesuai keputusan PHI tanggal 9 September 2021.

Terakhir, para pihak sepakat skema pemberian jasa produksi pada perundingan 2023 dapat merujuk PKB 2018-2019.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar