#Lingkungan#IzinUsaha

PT DBP Harus Setop Land Clearing Sampai Izin Tuntas

( kata)
PT DBP Harus Setop <i>Land Clearing</i> Sampai Izin Tuntas
Petugas saat mengecek lapangan di PT Dataran Bahuga Permai yang akan membuat usaha pendukung tambang dan pariwisata di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni.Dok.

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menyoroti kegiatan PT Dataran Bahuga Permai (DBP) yang akan membuat usaha pendukung tambang dan pariwisata di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni. Pihaknya meminta perusahaan tersebut tidak melakukan land clearing sampai semua perizinan tuntas.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Intizam. ia mengatakan perusahaan tersebut harus menyelesaikan semua proses perizinannya. Pengusaha juga diminta untuk tidak melakukan kegiatan yang bisa merusak lingkungan dan alam. Analisis dampak lingkungan juga harus diperhatikan dengan serius.

"Kalau izin lingkungan, tahapannya akan diberikan arahan setelah IUP-eksplorasi dierbitkan oleh PTSP. Seharusnya kegiatan bisa dilakukan setelah semua tahapan izin sudah selesai seluruhnya," katanya Intizam kepada Lampung Post, Kamis, 14 Mei 2020.

Sebelumnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Lampung Selatan menyatakan PT Dataran Bahuga Permai (DBP) yang akan membuat usaha pendukung tambang dan pariwisata di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, kini tengah mengajukan perizinanya. Namun, izinnya belum terbit karena persyaratannya belum lengkap.

Jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampung Selatan juga sudah melakukan pengecakan kelapangan pada Rabu, 13 Mei 2020. Namun, karena kondisi pandemi covid-19 hanya bertemu dengan karyawannya saja di lokasi. Lahan yang akan digunakan usaha pendukung tambang dan pariwisata itu memiliki luas sekitar 30 hektare.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lampung Selatan menyatakan PT Dataran Bahuga Permai hingga kini belum mengantongi dokumen perizianan sama sekali. Perusahaan tersebut baru mengajukan izin kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

Padahal, perusahaan tersebut sama sekali belum memiliki dokumen sebagai persyaratan izin lingkungan hidup meliputi UPLH,  UKL, dan amdal. Bahkan, rekomendasi dari Dinas Perikanan Lampung Selatan juga belum ada.

Semestinya, perusahaan melengkapi terlebih dahulu dokumen persyaratannya baru mengajukan untuk rapat BKPRD bersama dinas dan instansi terkait. Meskipun belum ada izin sudah melakukan aktivitas seperti land clearing. Karena ada persoalan itulah, pihaknya mengecek kepada lapangan.

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar