#proyekpasar#beritatubaba#pembangunan

Proyek Pasar Pulungkencana Senilai Rp77 Miliar Tak Selesai Tepat Waktu

( kata)
Proyek Pasar Pulungkencana Senilai Rp77 Miliar Tak Selesai Tepat Waktu
Komisi III DPRD Tulangbawang Barat meninjau pembangunan Pasar Modern Pulungkencana. Lampost.co/Merwan

Panaragan (Lampost.co): Pembangunan pasar modern Pulungkencana, Tulangbawang Barat (Tubaba) molor dari kontrak. PT Brantas Abipraya selaku rekanan yang mengerjakan mega proyek senilai Rp77 miliar tersebut tidak mampu menyelesaikan pekerjaan hingga batas waktu yang ditetapkan 7 Juli 2020.

Awalnya, pemkab setempat menyakini perusahaan BUMN tersebut bisa menyelesaikan pekerjaan pasar dua lantai tersebut tepat waktu selama 18 bulan dan berakhir 20 Mei 2020. Namun, pekerjaan tidak selesai dan diperpanjang selama 35 hari kerja dengan batas waktu 7 Juli 2020.

Akan tetapi, hingga batas waktu tersebut, rekanan hanya mampu menyelesaikan pekerjaan sebesar 96,07 persen baik pekerjaan struktur maupun arsitektur bangunan pasar yang didesain beton ekspos tersebut.

"Ya. Rekanan mengakui tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, meskipun telah diperpanjang 35 hari kerja," ujar Ketua Komisi III DPRD setempat, Paisol kepada Lampost.co seusai meninjau pembangunan pasar tersebut, Rabu, 15 Juli 2020.

Paisol mengatakan berdasarkan pengakuan rekanan tidak selesai pekerjaan pasar tersebut mengalaskan cuaca dan terlambatnya pencairan dana. Sebab, hingga saat ini pihak rekanan baru bisa mencairkan dana sebesar 50 persen dari nilai pagu anggaran. 

"Anggaran pasar ini kan berasal dari pinjaman daerah dari PT SMI. Jadi sistem pencairannya harus melalui proses panjang. Meskipun mereka sudah menyelesaikan pekerjaan 90 persen lebih tapi dananya baru cair 50 persen," katanya.

Sementara itu, Kabid Ciptakarya, Ritmi, mendampingi Kadis PUPR setempat, Iwan Mursalin mengatakan sesuai dengan kontrak pembangunan pasar tersebut berakhir pada 20 Mei 2020 dengan kontrak pekerjaan selama 18 bulan. Pembangunan pasar tersebut menelan anggaran sebesar Rp77 miliar yang bersumber dari dana pinjamanan daerah dari PT SMI.

Namun, kata dia, rekanan sudah mengangkat bendera putih karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Meskipun demikian, Pemkab tetap meminta rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai 100 persen dengan memberlakukan sanksi denda.

"Nah, sisa pekerjaan yang belum selesai akan diberlakukan sistem denda sesuai dengan ketentuan 1 hari dikali 1000 mil dari sisa pekerjaan," katanya.

Pemotongan denda lanjutnya, akan mengurangi sisa pembayaran dari nilai kontrak yang dilakukan. "Sekarang kita sedang menghitung setiap hari sisa pekerjaan yang belum diselesaikan tersebut. Enggak selesainya pekerjaan ini kan bukan keinginan kita tapi kesalahan rekanan," ujarnya.

Selaku PPTK kegiatan tersebut, Ritmi mengaku berdasarkan catatan di lapangan pekerjaan struktur terberat yang belum selesai pada pekerjaan cor beton atap berbentuk payung sebanyak sembilan titik. Sedangkan pekejaan arsitektur yakni penyekatan untuk kios-kios.

"Kalau pemasangan rolling kios tidak masuk kontrak karena dijadwalkan pekerjaan lanjutan. Artinya, pekerjaan struktur yang berat cor beton atap payung disayap kanan pasar," ujarnya.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar