proyekjalanlampungselatan
Infrastruktur

Proyek Jalan Rp1,4 Miliar di Ketapang Terkesan Asal Jadi

( kata)
Proyek Jalan Rp1,4 Miliar di Ketapang Terkesan Asal Jadi
Pekerjaan talut dan peningkatan ruas jalan desa Lebungnala-Sidoasih, kecamatan Ketapang, Lampung Selatan dinilai asal jadi, Kamis (7/11/2019). Lampost/ Aan Kridolaksono.

KALIANDA (Lampost.co): Pengerjaan peningkatan ruas jalan Desa Pematangpasir-Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, terkesan asal jadi. Asal-asalan. Padahal, proyek menelan biaya hingga Rp1,488 miliar.

Proyek dikerjakan CV Rafandra Perdana dengan konsultan supervisi CV Srikandi Technical. Papan pengumuman menyebutkan proyek fokus pada peninggian jalan sepanjang 470 meter dan jembatan di Desa Pematangpasir-Sri Pendono. Faktanya, proyek justru dilakukan pada ruas jalan Desa Lebungnala-Sidoasih, Kecamatan Ketapang.

Jenis pengerjaannya pun berbeda. Pada plang informaai disebutkan peningkatan jalan dan jembatan, namun yang dikerjakan pembangunan talut dan peningkatan ruas jalan dengan kontruksi rigid beton.

"Ngawur. Padahal, dananya sangat besar," kata Ujang, salah satu kepala dusun di Desa Sidoasih, kepada Lampost.co, Kamis 7 November 2019.

Keterangan Ujang dikuatkan oleh Haryono,warga setempat. Haryono menyebutkan pekerjaan saat ini masih melaksanakan pembangunan talut. Tapi pengerjaannya asal-asalan.

"Perbandingan antara pasir dan semen tidak seperti pada umumnya. Bangunan pasti tidak akan bertahan lama. Selain itu ada bagian yang dicor juga, tulang yang dipakai juga bukan besi, melainkan kayu kelapa," terang Haryono.

Para pekerja proyek mengaku tak tahu apa-apa. Mereka hanya ditugaskan untuk menyelesaikan proyek. "Proyek katanya milik Pak Budi, warga Metro.Namun kami belum tahu orangnya. Belum pernah ada pengawas atau pemborong yang mengecek proyek," kata seorang pekerja yang tak mau namanya disebut.

Anggota DPRD Lampung Selatan Ahmad Muslim mengingatkan penyedia jasa melaksanakan pekerjaan sesuai jumlah anggaran, sehingga kualitas bangunan tidak meragukan. "Kami mintaDinas PU dan PR segeraturun ke bawah.Jangan sampai bangunan yang seharusnya untuk kemajuan maayarakat justru merugikan masyarakat," kata politikus Partai Golkar, itu.

Winarko



Berita Terkait



Komentar