#penggusuran#beritalampung#pasarsukarame

Proses Hukum Penggusuran Pasar Griya Sukarame Berlanjut ke MA

( kata)
Proses Hukum Penggusuran Pasar Griya Sukarame Berlanjut ke MA
Penasehat hukum pedagang Pasar Griya Sukarame Kodri Ubaidillah. Foto: Dok

Bandar Lampung (Lampost.co): Proses hukum penggusuran Pasar Griya Sukarame hingga saat ini belum usai. Para pedagang korban penggusuran menempuh jalur hukum ke tingkat lebih tinggi (kasasi) ke Mahkamah Agung (MA).

Pedangan melaui penasehat hukumnya Kodri Ubaidillah mengatakan jalur hukum berupa kasasi sudah dikirim ke Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan untuk menuntut keadilan secara hukum terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.

"Pemerintah semestinya melihat rasa kemanusiaan dalam kasus ini, mengingat ada masyarakatnya yang digusur, dalam artian mata pencaharian mereka hilang setelah lahan pasar yang puluhan tahun mereka tempati diubah menjadi perkantoran," kata dia, Selasa, 28 Januari 2020.

Dia mengatakan para pedagang memiliki anak yang membutuhkan biaya pendidikan. "Pedagang juga pastinya menjadi pengangguran, apakah pemerintah peduli terhadap mereka yang digusur sampai saat ini? kan tidak," kata dia.

Menurutnya, masyarakat dianggap telah melawan pemerintah. Padahal mereka (pedagang) menuntut keadilan. "Kami lakukan kasasi dan berharap kepada hakim Agung melihat dari sisi kemanusiaan," kata dia.

Didalam persoalan ini, lanjut Kodri, bukan hanya Pemkot Bandar Lampung yang digugat, melainkan ada 6 instansi yang digugat termasuk DPRD.

"Yang digugat itu enggak melekat di wali kota saja, ada Satpol PP, DPRD, dan Dinas Perdagangan. Semestinya mereka bertanggungjawab atas perbuatannya itu, yang kita minta," kata dia.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar