#beritalampung#beritalampungterkini#penurunanangkastunting#kesehatan#pemberdayaanperempuan#pemenuhanhakanak

Program Desa Wajib Memasukkan Penanganan Stunting

( kata)
Program Desa Wajib Memasukkan Penanganan <i>Stunting</i>
Penyerahan bantuan dari TP PKK Lampung kepada masyarakat di kantor Desa Cipadang, Kecamatan Gedongtataan, Pesawaran, Selasa, 8 November 2022. Dok


Pesawaran (Lampost.co) -- Program desa harus memasukkan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan pencegahan stunting. Ketiga hal itu yang menjadi prioritas Tim Penggerak PKK Lampung pada 2022.

Untuk itu, Tim Penggerak PKK Lampung melakukan kunjungan kerja dalam rangka melaksanakan program desa model konvergensi penanganan dan pencegahan stunting sekaligus desa ramah perempuan dan peduli terhadap anak di Pesawaran.

Baca juga: Imunitas Anak Bangsa Dibangun Lewat Kolaborasi Semua Pihak 

Ketua TP PKK Lampung Riana Sari Arinal diwakili Pokja I Mamiyani Fahrizal mengatakan pada 2022 ini TP PKK Lampung sebagai mitra pemerintah, memprioritaskan tiga program kerja tersebut.

"Saya berharap Desa Cipadang dapat menjadi tempat belajar sekaligus memotivasi desa lain dalam pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan percepatan penurunan stunting," ujarnya di kantor Desa Cipadang, Kecamatan Gedongtataan, Pesawaran, Selasa, 8 November 2022.

Sementara itu, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona diwakili Sekretaris Kabupaten Wildan mengatakan persoalan stunting telah menjadi agenda pembangunan nasional dan Pesawaran menjadi salah satu kabupaten prioritas lokus stunting sejak 2020.

"Tingkat prevalensi stunting yang tinggi perlu segera kita atasi bersama, baik pemerintah kabupaten, kecamatan, desa serta seluruh elemen masyarakat. Kita semua harus bersinergi dan bersatu dalam upaya penanggulangan stunting," ujarnya.

Dia menjelaskan sebagai wujud komitmen percepatan menurunkan stunting, Pemkab Pesawaran mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 195/IV.07/HK/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting.

"Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan percepatan penurunan stunting dapat dilaksanakan holistik, integratif, tematik, dan spasial. Selain itu, mengedapankan kualitas pelaksanaan melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, seluruh mitra kerja, dan para pemangku kepentingan," katanya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Pesawaran Nanda Indira Dendi mengatakan dalam rangka pelaksanaan program percepatan penurunan stunting secara konvergensi dan integrasi di wilayahnya dengan membentuk tim percepatan penurunan stunting (TPPS) sesuai dengan peraturan presiden.

"TPPS ini memiliki tugas berkoordinasi, bersinergi, dan mengevaluasi program percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten dan kecamatan. Ini juga menjadi tugas kita semua dalam menurunkan angka stunting khususnya di Pesawaran," katanya.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar