#minyakgoreng

Produsen Didesak Percepat Produksi dan Distribusi Minyak Goreng

( kata)
Produsen Didesak Percepat Produksi dan Distribusi Minyak Goreng
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Elvira Umihanni bersama Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Budi Yuhanda usai membahas persoalan minyak goreng. Lampost/Triyadi Isworo


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung mendorong produsen minyak goreng untuk mempercepat produksi, dan pendistribusian minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Budi Yuhanda mengatakan krisis minyak goreng harus cepat diselesaikan. Ia meminta kepada distributor untuk segera percepat produksi dan distribusi minyak goreng kepada masyarakat. Kemudian Satgas Pangan juga harus bergerak cepat dan tegas menindak oknum yang tak mengikuti aturan.

"Kebutuhan tidak terpenuhi maka minyak goreng kurang maka jadi langka. Kita mendorong agar produksi dan distribusi dipercepat segera, karena masyarakat membutuhkan," katanya di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Jumat, 18 Februari 2022.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Elvira Umihanni mengatakan antara pasokan dengan kebutuhan masih jauh. Ia mengatakan pasokan dan kebutuhan kurang akibat kebijakan Permendag 06 dan 08, ada produsen minyak goreng tidak bisa berproduksi karena belum mendapatkan harga minyak goreng sebesar Rp9.300/liter yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Pasokan dengan kebutuhan kita asumsikan per kapita per hari masih jauh dari pasokan dan kebutuhan di Lampung. Produsen mendapatkan harga Rp13.000 sampai Rp15.000 jadi mereka tidak bisa menjual minyak goreng sesuai HET, maka memilih tidak berproduksi," katanya.

Provinsi Lampung meminta Kemendah RI untuk mendukung perusahaan yang kebun sawit dan menggunakan tenaga kerja di Lampung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Lampung terlebih dahulu, tidak mengirimkan minyak keluar Lampung. Seperti kebijakan DMO 20% dari volume eksport didistribusikan untuk masyarakat Lampung.

"Kebutuhan minyak goreng di Lampung sekitar 600 ribu/hari, sementara produksi sekitar 100 ribu/hari. Belum lagi minyak goreng curah yang saat ini menghilang, produsen lebih memilih untuk memproduksi kemasan," katanya.

Pihaknya juga sudah melaporkan kepada pusat mengenai persoalan minyak goreng. Kementerian sedang melakukan mapping mana saja perusahaan yang eksport, mana perusahaan yang tidak mempunyai kebun dan mana yang punya kebun di Lampung, apalagi CPO Lampung termasuk besar.

"Kita minta produsen meningkatkan produksi minyak goreng. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di lokal Lampung ada PT. Tunas Baru Lampung,  PT. Domus Jaya dan sebagainya. Yang luar Lampung juga kita dorong," katanya.

Winarko







Berita Terkait



Komentar