#beritalampung#beritapringsewu#qris

Pringsewu Luncurkan Sistem Pembayaran Pajak Berbasis QRIS

( kata)
Pringsewu Luncurkan Sistem Pembayaran Pajak Berbasis <i>QRIS</i>
Prosesi peluncuran digitalisasi pembayaran pajak daerah Kabupaten Pringsewu. Lampost.co/Suranto


Pringsewu (Lampost.co): Pemerintah Kabupaten Pringsewu meluncurkan Bayakh Anjak Lamban, Pindai, Aman dan Nyaman (Balapan) sebuah sistem digitalisasi pembayaran pajak daerah berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat, Selasa, 30 Agustus 2022.

Penjabat Bupati Pringsewu Adi Erlansyah mengatakan sejalan dengan semangat reformasi dan pembangunan di era globalisasi yang berkembang saat ini, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan kesempatan serta kemudahan kepada masyarakat dan dunia usaha agar ikut berperan serta dalam mengelola pembangunan, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang terus berkembang, terutama padasituasi pandemi yang masih berlangsung saat ini.

Menurut Adi, Kabupaten Pringsewu masih memerlukan perbaikan di segala bidang demi memajukan pembangunan, yang tentunya membutuhkan dana besar. Salah satu sumber dana yang sangat potensial adalah pendapatan daerah yang berasal dari sektor pajak, dimana pajak memberikan kontribusi yang cukup besar guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah serta mendukung laju pembangunan.

Baca juga: Dinsos Tunggu Juknis Penyaluran Bansos ke KPM dari Pusat

Acara tersebut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Tony Noor Tjahjono, Ketua DPRD Pringsewu Suherman, Sekretaris Kabupaten Pringsewu Heri Iswahyudi beserta jajaran pemerintah daerah, forkopimda, dan kepala instansi vertikal lainnya, kepala Bapenda kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, instansi perbankan dan lembaga keuangan serta pembiayaan, para camat dan kapekon/lurah, bahwa Pemkab Pringsewu melalui Bapenda telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna menggali potensi PAD.

"Pada tahun 2022 penerimaan PAD Pringsewu ditargetkan naik dari Rp129.244.302.143 menjadi Rp132.605.750.000. Untuk mendukung peningkatan tersebut, berbagai upaya untuk mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki telah dilakukan, diantaranya melakukan inovasi-inovasi khususnya di bidang IT guna meningkatkan pelayanan dan kemudahan dalam pelaporan data wajib pajak hingga penyetoran," kata dia.

Adi  berharap dengan adanya inovasi pembayaran pajak melalui QRIS ini pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Pringsewu semakin profesional, akuntabel, dan transparan. Ia juga mengingatkan prinsip 100-0-100, yaitu 100% benar dalam perencanaan, 0 % kesalahan serta 100% benar dalam pelaporan dan pertanggungjawaban. 

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Tony Noor Tjahjono mengatakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ataupun retribusi menggunakan QRIS selaras dengan upaya Bank Indonesia dalam mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).  "Di Provinsi Lampung telah dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digital Daerah (TP2DD) di 15 kabupaten/kota dan satu di tingkat provinsi pada tahun 2021 lalu," katanya.

Berdasarkan hasil kajian Satgas P2TD, kata Tony, penerapan digitalisasi dalam transaksi keuangan daerah berdampak positif dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana pemda dengan status digital terbukti telah berhasil dan memiliki realisasi PAD yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemda lain yang statusnya maju ataupun berkembang.

Kepala Bapenda Kabupaten Pringsewu Waskito Joko Suryanto mengatakan peluncuran Balapan merupakan langkah awal Pemkab Pringsewu dalam melakukan pengelolaan pajak daerah yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. "Dengan Balapan, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah, serta memberikan kemudahan bagi pengelola pajak," kata dia.

Adi Sunaryo








Berita Terkait



Komentar