#GUBERNURPAPUA#LUKASENEMBE#KPK

Presiden Tegaskan Lukas Enembe Harus Hormati Panggilan KPK

( kata)
Presiden Tegaskan Lukas Enembe Harus Hormati Panggilan KPK
Presiden Joko Widodo/Biro Pers Sekretariat Presiden.


Jakarta (Lampost.co) -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan Gubernur Papua Lukas Enembe bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan KPK. Lukas hendak diperiksa KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

"Saya sudah sampaikan agar semua menghormati panggilan KPK, hormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya," tegas Jokowi di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Senin, 26 September 2022.

Ia menekankan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. "Semua sama di mata hukum. Oleh karena itu, saya kira proses hukum di KPK semua harus dihormati," ujar Presiden.

Lukas sejatinya sudah dipanggil KPK pada 12 September 2022. Dia mangkir dalam pemeriksaan perdananya saat penyidik sudah melakukan penjemputan bola ke Papua.

Lembaga Antikorupsi lantas memberikan surat panggilan kedua kepada Lukas. Dia bakal dimintai keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada hari ini, Senin, 26 September 2022.

Sementara itu permintaan Gubernur Papua Lukas Enembe kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berobat ke luar negeri dinilai salah kamar. Jokowi bukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bisa menentukan kasus ini.

"Kami menilai permohonan izin berobat ke luar negeri yang dilayangkan kuasa hukum saudara Lukas kepada Presiden Joko Widodo tidak masuk akal. Penting untuk disampaikan bahwa Pak Jokowi hingga saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, bukan penyidik KPK," kata peneliti Indonesai Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, melalui keterangan tertulis, Senin, 26 September 2022.

ICW menilai KPK tidak seharusnya meminta saran Jokowi untuk memberikan restu Lukas berobat ke luar negeri. Seharusnya, kata Kurnia, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dilibatkan jika mau memberikan bukti atas kesehatan Lukas.

"Kami meminta KPK agar segera berkoordinasi dengan IDI guna mendapatkan second opinion atas kondisi kesehatan saudara Lukas," ujar Kurnia.

Keterangan IDI diyakini bisa memberikan kepastian atas kesehatan Lukas. Jika tidak sakit, pengusutan kasus diminta dituntaskan. "Tidak ada pilihan lain, proses hukum terhadap Gubernur Papua itu demi hukum harus dilanjutkan," tegas Kurnia.

 Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, meminta bantuan Presiden Jokowi untuk mengizinkan kliennya berobat ke Singapura. "Saya atas nama tim hukum Gubernur meminta agar Presiden Jokowi memberikan izin beliau berobat ke luar negeri dalam rangka menyelamatkan nyawa dan jiwa Pak Gubernur," kata Stefanus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 23 September 2022.

 Menurut dia, izin dari Jokowi akan memudahkan pelayanan kesehatan yang akan didapatkan Lukas. Kondisi kesehatan Lukas diklaim bakal mengkhawatirkan bila tak mendapat pelayanan kesehatan yang prima.

Deni Zulniyadi








Berita Terkait



Komentar