pilkadaviruskorona

Presiden Teken Perppu Penundaan Pilkada

( kata)
Presiden Teken Perppu Penundaan Pilkada
Presiden Joko Widodo. ANT/Hafidz Mubarak A

Jakarta (Lampost.co): Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Pemilihan Umum Serentak 2020 resmi ditunda.

"Pemungutan suara serentak ditunda karena terjadi bencana nonalam," dikutip dari Setneg.go.id, Selasa, 5 Mei 2020.

Terkait penundaan itu pemerintah memutuskan melaksanakan pemilihan serentak di 270 wilayah pada akhir tahun. Namun, bila pada akhir tahun bencana belum juga usai pelaksanaan masih bisa ditunda dan dijadwalkan kembali setelah bencana berakhir.

"Pemungutan suara serentak yang ditunda dilaksanakan pada Desember 2020," katanya.

Keputusan ini dibuat merujuk sejumlah hal. Salah satunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Aturan menyebut dalam hal pemilihan tak dapat dilaksanakan karena kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lain dapat dilakukan pemilihan lanjutan. Adapun penundaan harus melalui persetujuan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah, dan DPR.

Aturan diteken Presiden Joko Widodo, Senin, 4 Mei 2020. Aturan berlaku sejak diundangkan.

Sebelumnya, KPU, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, dan Komisi II DPR sepakat menunda pelaksanaan Pemilu Serentak 2020. Penundaan lantaran Indonesia tengah menghadapai pandemi virus korona (covid-19).

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar