#Korupsi#OTT-KPK

Presiden Diminta Menegur Yasonna

( kata)
Presiden Diminta Menegur Yasonna
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Foto: Medcom.id/Damar Iradat

Jakarta (Lampost.co) -- Presiden Joko Widodo diminta tegas pada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Yasonna campur tangan dalam tim hukum PDI Perjuangan terkait tindak lanjut kasus dugaan suap penggantian antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif (caleg) DPR.

"Presiden artinya menegur. Karena begini ada adagium (peribahasa) dalam politik sangat penting sikap pengabdian kepada partai itu berakhir ketika pengabdian kepada negara dimulai," kata pengamat hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari pada Medcom.id, Senin, 20 Januari 2020.

Ferry mengingatkan komitmen Jokowi atas sikap profesionalitas para pembantunya. Ia menyayangkan sikap tak tegas Presiden kepada Yasonna.

"Aneh kalau kemudian dalam kasus Pak Yasonna hal itu tidak dibicarakan dan presiden malah mengabaikan nilai-nilai penting itu," ujar Ferry.

Ferry memahami posisi menteri tidak bisa dilepaskan dari relasi politik partai di belakangnya. Namun, secara etika hal itu tidak perlu ditunjukan secara buka-bukaan di depan publik seperti yang dilakukan Yasonna mendeklarasikan diri bagian dari tim hukum PDI Perjuangan.

"Menteri sengaja menunjukkan seperti menyampaikan kepada publik saya terlibat dalam upaya pembelaan dan sikap tidak negarawan," kata dia.

DPP PDI Perjuangan membentuk tim hukummenindaklanjuti kasus dugaan suap penggantian antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif (caleg) DPR. Kasus itu menyeret kader PDI Perjuangan Harun Masiku dan eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Pembentukan tim hukum diumumkan Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Yasonna Laoly di Kantor DPP PDI Perjuangan. Tim hukum dipimpin Wayan Sudirta dan salah satu anggota Maqdir Ismail.

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar