#obatobatan#gagalginjal

Presiden Diminta Copot Kepala BPOM

( kata)
Presiden Diminta Copot Kepala BPOM
Obat sirop. Ilustrasi


Bandar Lampung (lampost.co) -- Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menyurati Presiden Jokowi untuk memberhentikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sebab, BPOM tidak menjalankan tugas dan wewenang dengan baik dalam kasus gagal ginjal yang menelan banyak korban.

Ketua KKI, David Tohing, menjelaskan KKI mengirimkan surat keberatan kepada BPOM (somasi) yang juga ditembuskan kepada Presiden Jokowi.

"KKI menyampaikan keberatan kepada BPOM melalui surat tertanggal 27 Oktober 2022 karena BPOM melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan tidak menjalankan tugas dan wewenang dalam pengawasan sirop obat yang mengandung zat-zat berbahaya," kata David, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 3 November 2022.

Dalam somasi tersebut David dan KKI juga meminta BPOM untuk melakukan pengujian seluruh produk yang dikeluarkan izin edar sirop obat secara mandiri. Kemudian mengumumkan kembali hasil-hasil uji produk sirop obat yang dilakukan dan BPOM menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia.

"Kepala BPOM tidak merespons somasi itu, bahkan melakukan pembelaan-pembelaan untuk lepas dari tanggung jawab," ujarnya.

BPOM melimpahkan tanggung jawab itu ke Kementerian Kesehatan agar memperkuat regulasi dan obat terkait cemaran EG dan DEG.

"Mulai dari regulasi pengawasan premarket hingga post market meliputi pemasukan bahan tambahan, standar atau persyaratan mutu dan keamanan (farmakope Indonesia)," tuturnya.

BPOM juga melimpahkan kesalahan ke Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dengan dalih kedua Kementerian tersebut harusnya memeriksa bahan pelarut PG dan PEG.

"Tindakan kepala BPOM yang membawa-membawa Kementerian Perdagangan dan Perindustrian itu tindakan sembrono dan hanya untuk melakukan pembelaan diri," jelasnya.

Padahal, obat sirop yang terjual itu ternyata memperoleh izin edar dari BPOM.

"Dengan begitu terbukti Kepala BPOM tidak menjalankan standar pelayanan dengan hati-hati sehingga patut disanksi berupa pencopotan jabatan," kata dia.

Effran Kurniawan








Berita Terkait



Komentar