#bbm

Premium Dihapus, Pemerintah Diminta Turunkan Harga Pertalite

( kata)
Premium Dihapus, Pemerintah Diminta Turunkan Harga Pertalite
BBM di SPBU. Foto: MI/ Panca Syurkani


Jakarta (Lampost.co) -- Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai rencana kebijakan pemerintah yang akan menghapus BBM jenis premium harus diikuti dengan menurunkan harga BBM jenis pertalite. Hal itu perlu dilakukan sebagai bukti alasan pemerintah menghapus premium benar-benar karena faktor lingkungan dan bukan karena faktor komersil.

"Kalau hanya menghapus premium sama saja melepas tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan BBM yang terjangkau untuk rakyat dengan dalih lingkungan. Harusnya keinginan pemerintah memperbaiki lingkungan tidak menghapus kewajiban menyediakan BBM murah bagi rakyat," ujar Mulyanto, dilansir dari Mediaindonesia.com, Rabu, 29 Desember 2021. 

Mulyanto juga meminta pemerintah mengubah cara pandang penyediaan BBM bagi rakyat. BBM jangan sekadar dipandang sebagai komoditas komersial yang dijual dengan harga pasar. Pemerintah punya tanggung jawab melayani rakyat untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang terjangkau dalam rangka menyejahterakan mereka.

Baca juga: Hanya Premium, Pertalite Tidak Dihapus di 2022

Kemudian mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah amanat konstitusi bagi pemerintah. "Jadi silahkan saja pemerintah menggunakan BBM jenis apapun yang lebih baik bagi lingkungan, asalkan harganya terjangkau bagi rakyat," tegasnya.

Ia berpandangan, sejatinya masyarakat bukannya tidak ingin menggunakan BBM bersih. Namun di tengah kondisi ekonomi yang masih lemah akibat pandemi, mereka lebih memilih BBM murah yang terjangkau. 

Dirinya berharap pemerintah jangan sekadar beralasan untuk memenuhi standar global mengurangi emisi karbon, tanpa memperhatikan kemampuan masyarakat.

Menurutnya pemerintah harusnya dapat menyelaraskan antara kepentingan global dengan kepentingan masyarakat. Jangan sampai untuk menjaga agenda global masyarakat yang dikorbankan. Untuk mengatasi masalah tersebut, ia meminta pemerintah fokus memperbaiki sektor hulu dan membangun kilang-kilang minyak.

Sehingga impor BBM dapat dikurangi dan mampu menyediakan BBM terjangkau untuk kesejahteraan rakyat. "Saya miris melihat argumentasi yang dibangun pemerintah. Distribusi dan barang di lapangan dikurangi, sehingga langka, namun logika yang dibangun adalah penggunaan premium turun," pungkas Mulyanto.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar