#hargagula#ekbis#beritalampung#kelangkaangula

Praktisi Hukum: Penimbun Gula Harus Ditindak Tegas

( kata)
Praktisi Hukum: Penimbun Gula Harus Ditindak Tegas
Ilustrasi: Foto: Dok/Google Images

Bandar Lampung (Lampost.co): Kelangkaan gula pasir di pasaran di Lampung diduga adanya permainan kartel yang menimbun gula hingga ribuan ton. Kasus tersebut kini tengah ditangani oleh Kabareskrim Polda Lampung.

Praktisi Hukum Irhamuddin mengatakan Polda Lampung harus mengusut tuntas pelaku usaha yang menimbun gula pasir hingga ribuan ton. Hal ini berdampak naiknya harga gula pasir di pasaran.

"Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). Di dalam ketentuan Pasal 53 UU Pangan diatur bahwa pelaku usaha pangan dilarang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah," ujarnya yang juga ketua LBH Kotabumi, Jumat, 20 Maret 2020.

Dia mengatakan sanksi yang ditentukan oleh undang-undang tersebut meliputi sanksi pidana dan sanksi administratif berupa denda, penghentian kegiatan produksi atau peredaran dan pencabutan izin usaha.

"Untuk sanksi pidana yang diberikan apabila pelaku usaha melanggar UU Pangan maka diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak seratus miliar. Untuk pelaku usaha melanggar ketentuan UU Perdagangan, maka pelaku usaha diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak lima puluh miliar," kata dia.

Menurutnya, sanksi pidana ini diberikan kepada pelaku usaha pangan dalam dua kondisi yang berbeda. Dalam keadaan pelaku usaha pangan menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, maka dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 133 UU Pangan.

"Kami minta kepada dinas terkait bertindak tegas terhadap pelaku usaha, khususnya pelaku usaha gula pasir yang terindikasi menimbun barang untuk mendapatkan keuntungan lebih," kata dia.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar