#pajak#ppn

PPN Pendidikan Khusus Mengincar Sekolah Berbiaya SPP Tinggi

( kata)
PPN Pendidikan Khusus Mengincar Sekolah Berbiaya SPP Tinggi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku menerima masukan masyarakat terkait rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sejumlah barang dan jasa. Salah satu yang mendapat sorotan yaitu pengenaan pajak bagi jasa pendidikan.

Ia menyebut, rencana pengenaan PPN untuk jasa pendidikan bukan menyasar sekolah-sekolah negeri ataupun dari lembaga sosial lain seperti madrasah. PPN akan dikenakan untuk sekolah mahal yang memiliki biaya SPP cukup tinggi dibandingkan sekolah lainnya.

"Ini juga untuk membedakan terhadap jasa pendidikan yang diberikan secara masif oleh pemerintah maupun lembaga sosial lain dibandingkan dengan yang mengenakan SPP yang luar biasa tinggi," kata Sri Mulyani, dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin, 13 September 2021.

Untuk itu, pengenaan PPN ditujukan untuk jasa pendidikan yang diselenggarakan lembaga pendidikan yang bersifat komersial dan lembaga pendidikan yang tidak menyelenggarakan kurikulum minimal yang dipersyaratkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

"Untuk sekolah atau lembaga pendidikan dengan biaya pendidikan standar, madrasah untuk masyarakat biasa atau rendah dipastikan tidak akan kena PPN," ungkapnya.

Rencana pengenaan PPN untuk jasa pendidikan tertuang dalam revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sri Mulyani beralasan, pengajuan revisi UU seperti PPN sembako dan jasa kesehatan ini untuk memberikan asas keadilan bagi wajib pajak.

"Seperti barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dikenakan PPN dengan tarif yang lebih rendah dari tarif normal atau dapat tidak dipungut PPN. Serta bagi masyarakat tidak mampu dapat diberikan kompensasi dengan pemberian subsidi," pungkas dia.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar