#ppkmmikro#covid-19

PPKM Mikro Ketat untuk Luar Jawa dan Bali Mulai Berlaku

( kata)
PPKM Mikro Ketat untuk Luar Jawa dan Bali Mulai Berlaku
PPKM Mikro. Ilustrasi


Jakarta (Lampost.co) -- Pemerintah resmi memberlakukan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro ketat untuk luar Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan ini berlaku mulai Selasa, 6 Juli 2021.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto, mengatakan PPKM mikro ketat untuk menyelaraskan kebijakan PPKM darurat yang berlaku di Jawa-Bali. 

“Ini diatur perpanjangan yang selaras dengan PPKM darurat di Jawa-Bali. Jadi, regulasi selaras," kata Airlangga dikutip dari Medcom, Selasa, 6 Juli 2021.

Ia mengatakan asesmen aturan itu akan diserahkan ke kabupaten/kota. Airlangga mengatakan pemerintah perlu membatasi kegiatan-kegiatan masyarakat di 43 kabupaten/kota di 20 provinsi yang masuk di dalam wilayah level IV. 

Adapun pembatasan kegiatan di wilayah level IV tersebut, yakni bekerja dari rumah (work from home/WFH) 75 persen dan 25 persen bekerja di kantor (work from office/WFO). Lalu, kegiatan belajar mengajar dilakukan sepenuhnya secara daring. 

Di wilayah kategori level IV kegiatan esensial seperti kesehatan, pangan, informasi dan komunikasi, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat dapat beroperasi 100 persen. Namun, kegiatan operasional sektor-sektor tersebut dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. 

“Kegiatan restoran atau makan minuman itu kapasitas 25 persen dan dibuka sampai dengan jam 5 sore. Untuk take away sampai dengan jam 8 malam. Kemudian terkait dengan pusat perbelanjaan, dibuka sampai dengan jam 5 sore dengan kapasitas maksimal 25 persen,” jelas Airlangga.

Dalam penerapan PPKM mikro ketat segala fasilitas umum ditutup sementara. Demikian halnya dengan kegiatan seni, rapat, seminar juga ditutup hingga 20 Juli 2021. 

Sedangkan di wilayah level III dan II dapat disesuaikan dengan peraturan pemerintah daerah dengan pembatasan kapasitas. Menyoal Hari Raya Iduladha, pengaturan pelaksanaan di wilayah level IV akan berjalan berdasarkan Surat Edaran yang akan diterbitkan Menteri Agama

 

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar