#ppdi#aparaturdesa

PPDI Tanggamus Mempertanyakan Penyetaraan Penghasilan Tetap

( kata)
PPDI Tanggamus Mempertanyakan Penyetaraan Penghasilan Tetap
Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Tanggamus di ruangan Kabag Tata Pemerintahan setempat, Senin, 2 November 2020. Lampost.co/Rusdy Senapal


Kotaagung (Lampost.co) -- Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Tanggamus mendatangi kantor bupati setempat untuk meminta penjelasan terkait tidak adanya pelaksanaan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa di kabupaten setempat.

Ketua PPDI Tanggamus, Zidanuddin, mengatakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2019, penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat desa seharusnya telah diberikan paling lambat terhitung mulai Januari 2020 lalu.

"Kami ingin mempertanyakan tentang pelaksanaan PP Nomor 11 Tahun 2019 karena di Lampung ini satu-satunya yang belum menerapkan hanya Tanggamus," kata Zidanuddin, usai gagal bertemu Bupati Tanggamus, Senin, 2 November 2020.

Menurut dia, sesuai PP, siltap kepala desa Rp2.426.640,00 atau setara gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) golongan ruang II/a. Sedangkan sekretaris desa Rp2.224.420,00 atau setara gaji pokok PNS golongan ruang II/a; dan c. Kemudian penghasilan tetap perangkat desa lainnya Rp2.022.200,00 yang setara gaji pokok PNS golongan ruang II/a.

"Sedangkan pada saat ini, siltap untuk kepala desa hanya Rp1.500.00,00, siltap sekrataris desa Rp1. 080.00,00. Dan siltap perangkat desa lainnya berkisar Rp700 ribu saja," ujar Sekrataris Desa/Pekon Paku, Kecamatan Kelumbayan, Tanggamus itu.

Sampai saat ini belum ada kejelasan dari Pemkab Tanggamus. Padahal, melalui surat tertanggal 5 Oktober 2020, Kementerian Dalam Negeri telah memberikan teguran kepada bupati Tanggamus terkait ketentuan PP tersebut.

"Kalau sampai belum ada kejelasan juga, kami akan berkoordinasi dengan seluruh perangkat desa se-Tanggamus untuk menggelar aksi turun ke jalan (demo)," katanya.

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar