#PPATK#ACT

PPATK Sudah Curiga pada ACT Sejak 2014

( kata)
PPATK Sudah Curiga pada ACT Sejak 2014
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana (tengah) saat menggelar konpres terkait penyelewengan dana oleh lembaga ACT di Jakarta, Rabu 6 Juli 2022 lalu. ANTARA/Rivan Awal Lingga


Jakarta (Lampost.co)-- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan maraknya kasus dugaan penyelewengan dana yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) bukan secara tiba-tiba.

Informasi itu diklaim untuk melindungi hak masyarakat. "(Pengungkapan kasus ACT) bukan ujug-ujug (tiba-tiba) dan dasarnya sudah jelas," kata Kepala Biro Humas PPATK M Natsir Kongah dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk 'Miris! Aliran Cuan Teroris,' di Jakarta, Minggu 10 Juli 2022.

Natsir mengaku sudah curiga pada ACT sejak 2014. PPATK juga sudah berkoordinasi dengan pihak penyidik dan pihak penegak hukum. Natsir Kongah juga menegaskan bahwa tanpa adanya laporan, PPATK juga sudah berinisiatif melihat dan menganalisis serta mencurigai aliran-aliran dana yang mencurigakan.

Natsir mengatakan, PPATK hanya berwenang menerima laporan dugaan penyelewengan dana. Kemudian menganalisis laporan tersebut untuk ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

"Kami tidak bisa menyampaikan informasi kepada pihak lain selain  penegak hukum," jelas dia.

Baca Juga : Kantor ACT Bandar Lampung Setop Operasi

Meski begitu, kasus ACT mulai menyangkut hak publik lantaran terdapat dana dari umat. PPATK juga terikat dengan undang-undang keterbukaan informasi publik.

"Masyarakat punya hak untuk tahu ke mana dana disalurkan dan bagaimana penyalurannya. Ini yang mau kami penuhi dan jelaskan sepanjang bisa melindungi masyarakat," ujar Natsir.

Ia menegaskan PPATK tidak memiliki kepentingan terselubung dalam kasus ACT. PPATK hanya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara. "Tidak ada pernah terlintas sedikit pun mencari panggung," tutur dia.

Dian Wahyu K






Berita Terkait



Komentar