Koronacoronavirusnewnormal

Pondok Pesantren Perlu Perhatian Serius dalam Penerapan New Normal

( kata)
Pondok Pesantren Perlu Perhatian Serius dalam Penerapan New Normal
Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperhatikan pondok pesantren dalam menghadapi era new normal. Lampost/Triyadi Isworo

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pemerintah terus bersiap untuk menyambut tatanan kehidupan baru (new normal) menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pondok pesantren beserta santri, pengajar dan masyarakat yang ada di sekitarnya juga harus menjadi perhatian serius dalam penerapan new normal tersebut.

Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Okta Rijaya mengatakan bahwa jangan hanya sektor perekonomian dan pariwisata yang dipikirkan, tetapi juga sektor pendidikan khususnya pondok pesantren harus dipikirkan oleh semua pihak. Apalagi bila anak-anak santri mulai masuk ke pesantren masing-masing pasti akan terjadi kerumunan banyak orang dan berpotensi terjadi klaster penularan pandemi Covid-19.

"Di Lampung ada sekitar puluhan ribu santri dan 500an pondok pesantren yang harus dipikirkan. Maka Fraksi PKB Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota memperjuangkan aspirasi dari pondok pesantren," kata Okta, Jumat, 29 Mei 2020.

Ia mengatakan kondisi sarana dan prasarana pesantren, sebagian besar belum memenuhi standar kesehatan, terlebih protokol Covid-19 untuk menjalankan konsep new normal. Pondok pesantren membutuhkan Pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren) beserta tenaga dan alat medis, sarana MCK yang memenuhi standar protokol Covid-19, wastafel portable dan penyemprotan disinfektan, alat pelindung diri (APD) seperti alat rapit test, hand sanitize, dan masker.

Kemudian juga kebutuhan penambahan ruang untuk ruang karantina, isolasi mandiri, ruang asrama dan ruang kelas untuk memenuhi standar penerapan physical distancing. 

"Kondisi ini harus segera diantisipasi, ditangani dan dicarikan solusi terutama oleh pemerintah Provinsi Lampung. Apabila dibiarkan tanpa ada intervensi dan bantuan nyata dari Pemerintah Provinsi maka pesantren dengan segala potensinya akan menjadi problem besar bagi bangsa," kata Sekretaris DPW PKB Provinsi Lampung.

Pihaknya mendorong Pemerintah Provinsi Lampung memberikan bantuan nyata kepada pesantren. Pertama, memfasilitasi rapid test dan pemeriksaan swab massal untuk seluruh kiyai dan santri sebagai penanda dimulai kegiatan belajar mengajar di pesantren.

Kedua, pemenuhan kebutuhan ketahanan pangan dan ekonomi pesantren untuk santn yang kembali ke pesantren minimal 14 hari (mengikuti ketentuan isolasi mandiri).  Ketiga, penyediaan sarana dan belajar yang memenuhi standar new normal, harus disiapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung termasuk di dalamnya digitalisasi proses belajar mengajar pesantren.

Keempat, Penyiapan SOP atau Prosedur Tetap (Protap) beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tekhnisnya dalam bentuk buku saku dan sebagainya, tentang penyelengaraan kegiatan belajar mengajar di pesantren dalam masa new normal. 

"Kelima, Alokasi anggaran khusus yang bersumber dan APBD untuk pesantren selama masa new nomal," katanya Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung ini.

Sementara itu Wakil Ketua Fraksi PKB Provinsi Lampung, Jauharoh Haddad menambahkan setiap anggota fraksi PKB di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai daerah pemilihannya masing masing yang terus merangkul pondok pesantren. Aspirasi dari pondok pesantren tersebut harus terus diperjuangkan.

"Kami prihatin dengan kondisi pondok pesantren, maka dari itu kita sampaikan kepada pemerintah provinsi agar bisa terealisasikan," kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Lampung.

Winarko



Berita Terkait



Komentar