#polri

Polri Harus Jadi Garda Depan Dukung Pembangunan Nasional

( kata)
Polri Harus Jadi Garda Depan Dukung Pembangunan Nasional
Para pejabat utama polri dan kapolda berfoto saat mengikuti rapim Polri. Dok.

Jakarta (Lampost.co) -- Jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus menjadi konsultan yang memberi pemecahan, jangan menjadi bagian dari konspirasi politik terhadap pembangunan negara di seluruh wilayah di Indonesia. Anggota Polri juga harus mengedepankan sikap humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Kapolri Idham Aziz saat mmebuka rapat pimpinan (rapim) Polri di Auditorium STIK-PTIK Jakarta Selatan, Rabu, 29 November 2020. Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto turut menghadiri rapim yang mengambil tema Polri siap mengamankan Pilkada Serentak tahun 2020 dan PON XX 2020 untuk menjaga stabilitas keamanan dalam negeri guna mengawal pembangunan nasional dalam rangka menuju Indonesia maju.

“Kita menyambut baik penyelenggaraan rapat pimpinan Polri dalam rangka menyusun langkah strategis untuk menyambut kalender kamtibmas di tahun 2020. Saya kembali mengingatkan seluruh jajaran untuk senantiasa mendukung pembangunan nasional. Anggota Polri harus menjadi konsultan yang memberikan penyelesaian, jangan menjadi bagian dari konspirasi politik terhadap pembangunan negara di seluruh wilayah di Indonesia,” kata Kapolri.

Pada 2020 ini banyak tantangan yang dihadapi Polri, termasuk mengawal program Omnibus Law. Kapolri mengimbau satuan mabes, polda serta jajarannya untuk terus mengingatkan kepada pihak yang belum sependapat, manakala ada demo agar menggelar pengamanan secara humanis dan tanpa menggunakan senjata api karena yang dihadapi adalah saudara.

Hal ini sudah diatur dalam protap melalui Perkap No. 01 Tahun 2009. Selain itu, dalam menghadapi kejahatan siber agar melakukan deteksi dini, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan kerah putih yang menggunakan kemajuan IT dan ilmu pengetahuan (skema Ponzi, investasi palsu, dan kejahatan di institusi keuangan). Kemudian mengantisipasi juga penyebaran hoaks dan ujaran kebencian serta dalam mengantisipasi kejahatan yang bernuansa SARA.

“Rencanakan segala upaya pengamanan dengan baik. Strategi yang akan kita ke depankan dalam menghadapi kendala kambtibmas terutama masalah Operasi Ketupat terkait pengamanan arus mudik dan balik selama perayaan Hari Raya Idulfitri, Operasi Lilin terkait pengamanan Hari Raya Natal dan Perayaan Tahun Baru, Operasi Mantap Praja 2020 terkait pengamanan Pilkada Serentak 2020, Operasi Aman Raga Matoa 2020 terkait pengamanan PON ke-20 di Papua. Semua kalender kamtibmas ini merupakan bagian dari proses yang harus kita kerjakan,” ujarnya.

Kapolri berharap seluruh anggota Polri yang akan melaksanakan pilkada serentak harus menjunjung tinggi komitmen. Apabila ada yang terjun ke dunia politik akan dikeluarkan surat supaya tidak membawa nama Polri. Potensi pilkada serentak menuntut komitmen netralitas dan integritas Polri agar mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Sebagai gambaran indeks potensi kerawanan pilkada gubernur 2020, peringkat pertama ditempati Sulteng, kemudian Sulut dan Kalsel. Sementara untuk pilkada wali kota, Tomohon, Bitung, dan Tangsel merupakan kota yang menempati posisi teratas untuk peringkat kerawanan berdasarkan IPK. Untuk kabupaten yang paling rawan, Nabire, Timor Tengah Utara, Keerom, dan Manggarai Barat menjadi kabupaten teratas yang paling rawan.

Untuk itu, para kapolda agar menyusun rencana pelaksananan tugas dan kontingensi yang tepat. Seluruh kapolda juga agar segera mengajukan anggaran pengamanan. Penggunaan anggaran, sarpras dan kekuatan personel pengamanan harus dioptimalkan.

Pelaksanaan tugas di lapangan berkoordinasi dengan pemda saat penyelenggaraan sedang berjalan. Sehubungan dengan itu, rencana strategis pengamanan 2020 merupakan hal yang utama. Strategi juga harus bisa menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Polri mampu menjamin keamanan di wilayah Papua.

Untuk mendukungnya, Kapolri dan Panglima TNI akan berkantor di wilayah Papua sebelum, saat, dan setelah PON diselenggarakan. Begitu juga halnya asops Kapolri juga akan menyiapkan satgas di Polda Papua.

Polri harus mampu menjamin agenda PON XX terselenggara dengan aman, lancar, dan kondusif karena memiliki nilai strategis sebagai simbol persatuan bangsa. Itu juga untuk menunjukkan pemerintah mampu menjamin keamanan di seluruh wilayah NKRI.

Khusus dalam mengamankan PON XX, Operasi Aman Raga Matoa dipimpin perwira tinggi bintang dua dengan wakilnya pati bintang satu. Bila berhasil akan diberikan reward menjadi kapolda dan wakapolda.

“Polri juga membentuk Satgas Nusantara guna membantu tugas operasional yang dilaksanakan secara struktural. Pembentukan satgas bukan berarti menurunkan kualitas kinerja dan kegiatan yang ada di polda, tetapi satgas dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan,” ujarnya.

Kapolri juga tidak hentinya mengingatkan untuk terus menciptakan sinergi bersama TNI. “Kita tidak bisa bekerja sendiri, dengan sinergisitas bersama TNI, pemda, dan seluruh stakeholder, maka kita bisa mengamankan negara,” katanya.

Jajaran Polri juga harus memberikan atensi terhadap segala potensi bencana alam sesuai prediksi BMKG. Apalagi saat musim hujan seperti saat ini yang berpotensi menimbulkan banjir dan tanah longsor yang ancaman tersendiri bagi bangsa kita.

“Mengutip ucapan Bunda Theresa bahwa kita dipanggil bukan untuk berhasil, tetapi untuk setia. Polisi berbuat baik belum tentu dinilai baik apalagi polisi tidak berbuat berbuat baik. Saya dipanggil untuk berbuat baik, hari ini saya berdiri untuk menyiapkan Polri menjadi semakin baik,” ujarnya.

Untuk itu, Kapolri mengajak seluruh jajarannya secara bersama-sama memberikan pengabdian terbaik. Sedangkan bagi yang berada di luar struktur Polri jadilah duta yang dapat memberikan kontribusi aktif terhadap kemajuan institusi.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar