#pungli#polresta#pungutanliar

Polresta Sisir PKOR Wayhalim Cari Pelaku Pungli

( kata)
Polresta Sisir PKOR Wayhalim Cari Pelaku Pungli
Aparat Polresta Bandar Lampung bersama anggota Satpol PP berjaga di PKOR Wayhalim. Lampost.co/Asrul Septian Malik

Bandar Lampung (Lampost.co): Polresta Bandar Lampung bereaksi terhadap pungli di kawasan PKOR Wayhalim yang meresahkan pengunjung.

Para pengunjung dimintai uang Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Padahal, Pemprov Lampung menyatakan lokasi tersebut belum masuk ke dalam sektor PAD Provinsi Lampung, yakni penarikan retribusi parkir ataupun biaya masuk ke lokasi.

"Kita coba cek ke lokasi dan jika memamg ada unsur pungli, kita tindak," ujar Kapolresta Bandar Lampung Kombespol Yan Budi Jaya, Selasa, 19 Mei 2020.

Kombespol Yan Budi pun memerintahkan jajaran Polsek Sukarame untuk melakukan penyisiran ke kawasan PKOR pada Selasa, 19 Mei 2020.

Namun, aparat belum menemukan adanya pelaku pungli. Diduga, komplotan pelaku pungli tersebut tidak beroperasi akibat pemberitaan media.

"Pembersihan PKOR, zonk (hasil penyisiran dan pengecekan)," kata Kapolsek Sukarame Kompol Evaniter Sialagan.

LBH Bandar Lampung meminta Pemprov Lampung segera menindak tegas oknum warga yang menarik pungli parkir di kawasan Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim.

Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan mengatakan penarikan retribusi Pemprov Lampung, sebenarnya diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, dimungkin untuk menarik retribusi atas jenis retribusi jasa usaha, yang salah satunya meliputi retribusi tempat khusus parkir (Pasal 4 huruf c).

"Pertama bahwa prinsipnya, pungutan tanpa dasar hukum adalah perampokan. Nah, jika itu tidak resmi maka sebagai pengelola aset daerah, pemerintah harus tertibkan itu kegiatan pungutan, baik melalui Satpol PP maupun berkoordinasi dengan aparat penegak hukum," ujar Chandra, Selasa, 19 Mei 2020.

Kemudian, apabila pungutan liar (pungli) itu dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau paksa, maka yang melakukan hal tersebut dapat dijerat dengan Pasal Pemerasan dan ancaman yang diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Apalagi sampai ada upaya intimidasi, harus dipidana. Warga jadi korban bisa melapor, minimal ke Satpol PP selaku instansi yang memiliki wewenang pengawasan PKOR," katanya.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar