#politik#uang#demokrasi

Politik Uang

( kata)
Politik Uang
Dokumentasi Pixabay.com

POLITIK uang amat rentan terjadi setiap menjelang hajat pesta demokrasi, baik itu pilkada, pileg, maupun pilpres. Namun, hebatnya, bak kentut tak berbunyi, terasa baunya tapi sulit diketahui siapa pelakunya. Tentunya, jarang pula orang jujur mengakui perbuatannya. Akan tetapi, dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2019 ini, peraturan yang menjadi payung hukum, UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, pada Pasal 515 jelas mengatur bahwa hanya pihak pemberi yang dapat dikenakan sanksi.
 
Lebih tepatnya berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.  Dari sudut pandang sederhana saya, jika penerima politik uang bersedia melaporkan adanya praktik jual beli suara atau adanya pihak oknum calon yang memberikannya uang dengan iming-iming agar memilihnya, oknum pemberi dapat dikenakan sanksi. Berbeda dengan UU Pilkada Nomor 10/2016, di mana pemberi dan penerima dapat dikenakan sanksi. Pada UU Pemilu hanya pemberi disanksi apabila terbukti. Sementara penerima yang bersedia melaporkan disertai bukti aman dari jerat pidana pemilu.

Walau demikian, lagi-lagi aturan dibuat setengah kopling alias prematur atau terserah kalian mau menafsirkannya apa. Sebab, penyematan status pelaku ternyata dibagi dalam tiga fase. Pada masa kampanye dan masa tenang, hanya tim dan pelaksana kampanye yang dapat dijerat. Kemudian, semua pihak yang terbukti melakukan politik uang baru dapat dijerat saat masa pemungutan suara.

Politik uang begitu mengancam demokrasi di Republik ini karena memilik daya rusak yang besar. Yang amat terasa oleh kita, ternyata praktik itu adalah bentuk perendahan martabat rakyat. Suara rakyat hanya dihargai dengan selembar uang atau sembako yang nilainya tidak sebanding dengan apa yang akan didapat selama lima tahun sang calon menduduki kursi yang berhasil direbut dengan cara ini. Proses ini jelas merupakan pembodohan massal karena rakyat dikelabui dan dibodohi hanya dengan mengeksploitasi kepentingan sesaat mereka.
 
Imbasnya, politik uang akan berujung pada korupsi. Rasuah yang ramai terjadi adalah sebuah bentuk penyelewengan uang negara. Motivasi mereka mengeruk uang rakyat adalah untuk mengembalikan kerugian yang terjadi saat kampanye. Semoga gambaran tentang bahaya laten politik uang dalam pemilu membuka mata kita untuk bersikap anti-politik uang demi menciptakan demokrasi yang bersih di negara kita.

 

Eka Setiawan Wartawan Lampung Post

Berita Terkait

Komentar