#Kejahatan#Penipuan#Obligasi

Polisi Selisik Jaringan Penipuan Obligasi Dragon

( kata)
Polisi Selisik Jaringan Penipuan Obligasi Dragon
Ilustrasi Medcom.id.


Jakarta (Lampost.co) -- Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri terus mengusut kasus penipuan obligasi dragon. Penyelisikan guna mencari jaringan penipu tersebut.

"Kami sedang melakukan pengembangan kepada jaringan pelaku lainnya, apakah kedua tersangka ada sindikasi dengan jaringan yang lain," kata Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helmy Santika saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, 5 Juni 2021.

Penyidik juga tengah menggali lokasi pembuatan mata uang asing. Kedua pelaku, AM dan JM berhasil memperdaya para korban dengan barang bukti berbagai mata uang.

Sejumlah mata uang itu, yakni won Korea sebanyak 9.800 lembar pecahan 5.000 dan 2.100 lembar pecahan 1 juta euro. Kemudian, obligasi Tiongkok 100 lembar senilai 1 triliun, pecahan 1.000 ada 200 lembar, pecahan 1 juta ada 300 lembar, pecahan 5.000 ada 100 lembar, dan pecahan 1 juta triliun 2.000 lembar.

"Ini yang digunakan sebagai alat untuk melakukan aksinya. Para pelaku menjanjikan uang ini bisa dicairkan, tapi untuk bisa mencairkan ini beberapa kali para pelaku meminta sejumlah uang kepada korban untuk mengurus administrasi," kata Helmy.

Korban dalam kasus ini baru diketahui tiga orang dengan total kerugian Rp39 miliar. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini. Sebab, diduga kuat ada korban lainnya.

 

Dit Tipideksus Bareskrim Polri membongkar kasus penipuan obligasi dragon ini pada Rabu, 26 Mei 2021. Kedua pelaku ditangkap di Cirebon , Jawa Barat, dan Tegal, Jawa Tengah.

Mereka mencari korban di tiga daerah, yakni Jakarta, Cirebon, dan Tegal. Kedua pelaku telah beraksi selama tiga tahun.

Mereka telah ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri. Mereka dijerat Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Rupiah Palsu.

Abdul Gafur







Berita Terkait



Komentar