#DataPendudukBocor#BPJSKesehatan#Polri

Polisi Periksa Pejabat BPJS Kesehatan Terkait Kebocoran Data WNI

( kata)
Polisi Periksa Pejabat BPJS Kesehatan Terkait Kebocoran Data WNI
Kabiro Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono, memberi keterangan terkait bom bunuh diri di Makassar di Gedung Mabes Polri, Kamis, 1 April 2021. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto


Jakarta (Lamost.co) -- Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah memeriksa pejabat bidang operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terkait dugaan kebocoran data 279 juta warga negara Indonesia (WNI). Polisi mendalami kemungkinan peretasan data tersebut.

"Kemungkinan-kemungkinan itu (peretasan) akan dilihat penyidik," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Senin, 24 Mei 2021.

Menurut dia, penyidik tengah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk membuat kasus semakin terang. Salah satu fokus, yakni menelusuri pihak yang pertama kali menyebarkan informasi kebocoran data dan orang yang memperjualbelikannya.

"Yang penting penyidik mendapat informasi dulu. Informasi ini dari bahan-bahan yang didapat klarifikasi pada hari ini. Tentunya perkembangan nanti penyidik akan menginformasikan kepada khalayak," jelas dia.

Akan tetapi, Rusdi enggan membeberkan identitas pejabat BPJS yang telah diperiksa. Namun, hasil klarifikasi tersebut menjadi dasar penyidik menindaklanjuti kasus ini.

"Setelah mendapatkan informasi itu tentunya penyidik akan mempersiapkan langkah lanjutan," terang Rusdi.

Sebanyak 279 juta data pribadi WNI diperdagangkan via online. Data ini meliputi nomor induk kependudukan (NIK), nama, alamat, nomor telepon, hingga gaji. Investigasi sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyimpulkan informasi ini identik dengan data BPJS Kesehatan.

Penelusuran ini juga menemukan akun forum jual beli database, RaidForums, Kotz, sebagai pembeli dan penjual atau reseller data pribadi itu. Kemkominfo mengungkap data sampel yang ditemukan tidaklah berjumlah satu juta seperti klaim penjual, melainkan hanya 100.002 data.

abdul Gafur







Berita Terkait



Komentar