#MYANMAR#KUDETA

Polisi Myanmar Tuntut Suu Kyi soal Alat Komunikasi Ilegal

( kata)
Polisi Myanmar Tuntut Suu Kyi soal Alat Komunikasi Ilegal
Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi. (Foto: MTVN/AFP)


Yangon(Lampost.co) -- Polisi Myanmar menuntut pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi atas kepemilikan alat komunikasi, walkie-talkie, yang diimpor secara ilegal. Kasus ini dapat mengakibatkan hukuman penjara selama dua tahun. Sebuah dokumen dari kantor polisi di ibu kota Myanmar, Naypyitaw, mengatakan petugas militer yang menggeledah kediaman Suu Kyi telah menemukan radio genggam yang diimpor secara ilegal dan digunakan tanpa izin oleh pengawalnya.

Sebuah surat kabar negara juga melaporkan pemerintah militer yang baru akan menyelidiki dugaan penipuan dalam pemilihan November, saat partai proxy mereka dikalahkan habis-habisan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi. Sementara itu, presiden yang digulingkan, Win Myint, akan didakwa karena diduga melanggar undang-undang covid-19 dengan bertemu orang-orang di jalur kampanye.

Tindakan tersebut kemungkinan akan memicu kemarahan masyarakat yang sudah membara terhadap militer. Dalam salah satu tindakan pembangkangan terorganisasi pertama terhadap tentara sejak kudeta, Senin (1/2), petugas kesehatan di 70 rumah sakit dan departemen medis di Naypyidaw, Yangon, serta kota-kota Myanmar lainnya mengatakan mereka tidak akan bekerja di bawah rezim militer. 

"Kami menolak mematuhi perintah apa pun dari rezim militer tidak sah yang menunjukkan bahwa mereka tidak menghargai pasien kami yang malang," kata penyelenggara protes. Kelompok guru, termasuk Federasi Guru Myanmar, mengumumkan mereka akan bergabung dengan kampanye pembangkangan sipil. Sementara laman Facebook yang dibuat untuk mengkoordinasikan tindakan tersebut mengumpulkan lebih dari 180.000 pengikut pada Rabu, 3 Februari 2021 malam.

Federasi Serikat Mahasiswa seluruh Burma juga mendesak pekerja pemerintah lainnya untuk mogok. 

"Kami tidak akan menghentikan gerakan ini sampai pemerintah terpilih pulih," kata Kyaw, seorang ahli bedah di rumah sakit umum Yangon Barat yang telah mengundurkan diri dari rumah sakit pemerintah tempat dia bekerja. 

Para dokter justru merawat pasien di rumah mereka dan di klinik kesehatan amal. Tidak ada laporan tentang demonstrasi jalanan melawan tentara, tetapi ada kemarahan yang jelas di antara publik, yang hidup di bawah rezim militer yang represif selama lima dekade. Pada Rabu (3/2/2021) malam, dentang panci dan wajan menggema di seluruh kota utama Yangon, saat orang-orang turun ke balkon mereka untuk melakukan protes simbolis terhadap militer. 

Di media sosial, banyak yang mengadopsi foto profil merah untuk menandakan kesetiaan mereka kepada Suu Kyi, yang menghabiskan hampir 15 tahun dalam tahanan saat dia berkampanye melawan kekuasaan militer sebelum dibebaskan pada 2010. Di Myanmar, dia secara luas dihormati sebagai pahlawan demokrasi, meskipun ada kecaman internasional atas perlakuannya terhadap Rohingya. NLD telah menyerukan pembebasan Suu Kyi dan mendesak militer untuk mengakui hasil pemilihan November, yang dimenangkan mereka dengan telak.

Militer menahan Suu Kyi dalam penggerebekan Senin (1/2) pagi, beberapa jam sebelum pembukaan parlemen. Mereka menuduh NLD melakukan kecurangan pemilu. Suu Kyi dilaporkan masih dalam tahanan rumah. AS, yang secara resmi menyatakan pengambilalihan militer sebagai kudeta, mengancam akan memberlakukan kembali sanksi. Sementara negara-negara di seluruh dunia menuntut pembebasan Suu Kyi dan tentara melepaskan kekuasaan. Kelompok G7, dari ekonomi maju terbesar di dunia, Rabu (3/2), mengutuk kudeta tersebut dan mengatakan sangat prihatin tentang nasib para pemimpin politik yang ditahan

MI







Berita Terkait



Komentar