#pencabulan#asusila

Polisi Minta Korban Pencabulan Guru di Krui Segera Lapor

( kata)
Polisi Minta Korban Pencabulan Guru di Krui Segera Lapor
Tersangka pencabulan (BH) dihadirkan saat konfrensi pers di Polres Lampung Barat, Rabu (12/1). Lampost.co


Liwa (Lampost.co) -- Hingga Kamis, 13 Januari 2022, belum ada tambahan korban yang datang melapor ke polisi terkait kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh tersangka BH (39), seorang guru PNS di salah satu SD Negeri di Kecamatan Lemong, Pesisir Barat.

Kasatreskrim Polres Lambar AKP M Ari Setiawan mendampingi Kapolres AKBP Hadi Saepul Rahman, mengatakan data korban yang melapor akibat asusila yang dilakukan guru mengaji di Lemong itu sampai hari ini belum ada tambahan lagi.

Baca juga: 14 Bocah SD di Pesisir Barat Jadi Korban Pelecehan Guru

"Masih dua yang kemarin itulah yang lapor, belum ada tambahan lagi," kata kasat, Kamis, 13 Januari 2022.

Ia berharap, agar pihak keluarga korban segera melapor jika ada anggota keluarganya yang merasa telah menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh tersangka.

"Tidak perlu malu atau takut apalagi tujuanya untuk mendukung data proses penyidikan bagi tersangkanya," lanjutnya.

Hal itu disampaikanya mengingat hasil pemeriksaan, tersangka mengakui sudah melakukan pencabulan terhadap anak didiknya sebanyak 14 orang. Namun sampai saat ini baru dua orang yang lapor.

Ia mengaku, untuk dua korban yang telah melapor itu pihaknya telah memberikan pendampingan melalui bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Pendampingan juga dilaksanakan bekerjasama dengan petugas PPA dari Dinas Pemkab Pesisir Barat. 

"Pendampingan itu dilakukan dengan cara mengunjungi korban 1X dalam dua hari," kata dia.

Pendampingan kepada korban dan keluarga itu tujuanya adalah untuk memberikan penguatan kepada psikis korban dengan tujuan agar korban tidak mengalami trauma berkepanjangan. Melalui pendampingan ini maka diharapkan korban segera pulih dari rasa traumanya. Kemudian agar korban tidak merasa minder dan lainya.

Sementara untuk pengawasan dari pihak sekolah atau dinas terkait yang menyangkut perkara tersebut, itu adanya dan menjadi kewenangan pihak sekolah dan dinas terkait.

Winarko







Berita Terkait



Komentar