#pungutan#pungli#beritalamsel

Polisi Lakukan Penyelidikan Dugaan Pungutan di Kualasekampung

( kata)
Polisi Lakukan Penyelidikan Dugaan Pungutan di Kualasekampung
Bukti penagihan dugaan pungutan swadaya bakti pamong/janggolan di Desa Kualasekampung, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan. Foto: Dok/Lampost.co

KALIANDA (Lampost.co) -- Kepolisian Sektor Kecamatan Sragi, Lampung Selatan, akan lakukan penyelidikan adanya dugaan pungutan kepada masyarakat di Desa Kualasekampung. Pungutan yang dinamakan swadaya bakti pamong/janggolan itu diduga dilakukan oleh pemerintah desa setempat.

Kapolsek Sragi, Iptu Lukman mengaku pihaknya saat ini belum bisa memastikan swadaya bakti paong/janggolan itu pungutan liar (pungli) atau bukan. Sebab, pihaknya harus mendalami dengan penyelidikan langsung ke lapangan.

"Persoalan ini harus dilakukan penyelidikan dulu ke lapangan. Kami belum bisa mengatakan itu pungli atau bukan," kata dia saat ditemui usai mengikuti rakor bulanan di Kantor Desa Mandalasari, Selasa, 27 Agustus 2019.

Dia mengatakan pihaknya akan mengumpulkan bahan keterangan (Pulbaket) di lapangan. Setelah itu, pihaknya akan meminta beberapa keterangan beberapa saksi ataupun pihak Pemerintah Desa Kualasekampung. "Ya kita lihat pembuktian dan faktanya dulu. Pengumpulan bahan keterangan dululah. Setelah itu, kita ambil beberapa saksi atau pihak desa. Apakah sudah ada peraturan desa atau tidak," kata dia.

Setelah pulbaket, kata Kapolsek, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Polres Lamsel, persoalan pungutan itu masuk ranah pidana atau tidak. "Setelah Pulbaket, baru kita berkoordinasi dengan pihak Polres Lamsel. Apakah bisa ditingkatkan penyidikan atau tidak," kata dia.

Sementara itu, Camat Sragi Bibit Purwanto mengatakan pihaknya akan turun langsung ke Pemerintahan Desa Kualasekampung. Pihaknya akan meminta keterangan, baik Kepala Desa, BPD dan masyarakat. "Nanti kami akan turun langsung ke desa itu. Kami akan kumpulkan semua aparat desa, BPD, dan beberapa masyarakat," kata dia.

Berita terkait:

Pungutan di Desa Kualasekampung Terjadi Sejak 1970

Sebelumnya, Bibit mengatakan pungutan janggolan sebagai penambah insentif aparatur desa tersebut tidak layak lagi diberlakukan oleh Pemerintah Desa Kuala Sekampung.

“Kalau dilihat situasi saat ini janggolan atau bakti pamong tersebut memang sudah tidak patut lagi dijalankan. Karena insentif aparatur desa sendiri sudah tercover dengan kucuran DD,” kata dia.

Bibit mengatakan, jika pemungutan janggolan tersebut akan difungsikan sebagai dana perbaikan jalan lingkungan, maka desa harus melakukan musyawarah dengan melibatkan masyarakat."Kalaupun hasil janggolan ini akan digunakan untuk perbaikan jalan desa ataupun masjid juga harus melakukan musyarawah dengan masyarakat langsung atau perwakilan masyarakat," kata dia.

Armansyah



Berita Terkait



Komentar