#Kejahatan#Peminjaman-Online-Ilegal

Polisi Bongkar Praktik Peminjaman Online Ilegal

( kata)
Polisi Bongkar Praktik Peminjaman <i>Online</i> Ilegal
Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto di Ruko Pluit Village, Jakarta Utara, Senin, 23 Desember 2019. Medcom.id/Yurike Budiman.

Jakarta (Lampost.co) -- Polres Metro Jakarta Utara membongkar praktik pinjaman online ilegal yang dilakukan dua perusahaan, PT Barracuda Fintech Indonesia dan PT Vega Data. Dua perusahaan yang bermarkas di Ruko Pluit Village itu tak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Ilegal karena fintech (financial technology) ini ternyata tidak terdaftar di OJK yang merupakan lembaga pengawas terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini," kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto di Ruko Pluit Village, Jakarta Utara, Senin, 23 Desember 2019.

Budi mengatakan dua perusahaan itu juga diduga melakukan tindakan pidana lain seperti pengancaman, penyebaran fitnah melalui sarana elektronik, dan tindak pidana perlindungan konsumen. Perusahaan itu beraksi lewat pesan singkat.

Dalam pesan singkat itu terdapat tawaran peminjaman uang secara daring tanpa agunan. Para tersangka juga menyertakan tautan yang bisa diakses penerima pesan.

"Kalau yang menerima SMS ini tertarik, korbannya akan klik tautan yang ada di situ. Begitu diklik maka akan masuk ke aplikasi mereka, dan di dalam aplikasi tersebut mereka akan meminta data pribadi, nomor KTP, NPWP dan seterusnya," jelas Budhi.

Korban juga harus mengisi perjanjian kerja sama yang cukup merugikan. Perjanjian itu mengizinkan perusahaan peminjaman daring 'menyedot' data pribadi seperti nomor kontak yang terdapat di ponsel konsumen.

"Kemudian mereka gunakan untuk melakukan ancaman bila si peminjam ini ternyata terlambat atau tidak melakukan pembayaran utang. Pada saat konsumen tidak melakukan pembayaran atau terlambat bayar maka mereka akan mengancam menghubungi orang-orang yang ada di kontak-kontak yang ada di data tersebut," jelas Budhi.

Dalam kasus ini, tiga orang sudah ditetapkan tersangka. Sebelumnya, ada sebanyak 76 karyawan yang bekerja dalam perusahaan fintech tersebut. Sebanyak 73 orang lainnya kini masih berstatus saksi.

Tiga tersangka itu dikenakan pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang ITE, KUHPidana, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mereka diancam hukuman masing-masing lima tahun penjara.

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar