#Hukum#VirusKorona

Polda Pantau Penggunaan Surat Palsu Bebas Covid-19

( kata)
Polda Pantau Penggunaan Surat Palsu Bebas Covid-19
Ilustrasi/Medcom.id

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Polda Lampung perketat pengawasan di tujuh pos yang telah bediri dalam rangka Operasi Ketupat Krakatau 2020. Pengetatan pengawasan mencakup penggunaan surat palsu bebas covid-19.

Ketujuh pos itu meliputi, Pos Bakauheni Polres Lampung Selatan, Pos Bandar Bakau Jaya Polres Lampung Selatan, Pos Agung Batin Polres Mesuji, Pos Way Tuba Polres Way Kanan, Pos Pelabuhan Panjang Polresta Bandar Lampung, Pos Sukau Polres Lampung Barat dan Pos Krui Polres Lampung Barat.

Selain tujuh pos di jalur darat tersebut, jalur akses transportasi lainnya seperti Bandara, pelabuhan dan kereta juga diperkuat dengan mengedepankan fungsi ditpamobvit.

Pengetatan pengawasan juga terkait mencegah penggunaan surat sehat bebas covid-19, yang sempat dijual di market place online, dan mencatut nama salah satu rumah sakit ternama di Depok, Jawa Barat.

 

Surat palsu tersebut ramai diperbincangkan, dan ditemukan di daerah Djabotabek, sebagai celah syarat-syarat dalam Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Informasi ini sudah kami ketahui, dan Mabes Polri juga sudah melakukan penyelidikan, dan di Pusat sudah ada klarifiksasi dari para pihak," ujar Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Jumat, 15 Mei 2020.

Kemudian, polda Lampung melakukan pengawasan ketat di tiap jalur. Apabila ditemukan warga yang menggunakan surat tersebut, akan langsung ditindaklanjuti.

Pandra menilai, penggunaan surat bebas covid-19 palsu,  bisa terancam pidana, yakni pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.

"Bisa diproses dan dipidana, kita juga melakukan penyelidikan kalau memang ada temuan penggunaan itu, atau penjualannya di Lampung, tapi saat ini belum ada," katanya.

Terkait mekanisme, keabasahan penggunaan surat bebas covid, khususnya untuk Lampung, Pandra menyarankan agar berkoordinasi dengan dinas Kesehatan, yang memiliki kapasitas dan kewenangan.

"Bisa ditanyakan ke Ibu Reihana, seperti apa mekanisme surat bebas, biar ada pengawasan ketat juga, bagusnya kalau bisa surat itu ada semacam kode atau penanda tertentu, misal hologram yang bisa di barcode, kayak stiker mobil korlantas misalnya," katanya.

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar