#polda#lampung#pupuk

Polda Lampung Sita 1,7 Ton Pupuk Ilegal

( kata)
Polda Lampung Sita 1,7 Ton Pupuk Ilegal
Polda Lampung saat menggelar konferensi pers pupuk tentang 1,7 ton pupuk ilegal di Markas Polda, Senin, 24 Januari 2022. (Foto: Lampost.co/Zainuddin)


Bandar Lampung (Lampost.co)-- Direktorat Reserse Krimimal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung berhasil mengamankan 1,7 Ton pupuk padat dan 880 liter pupuk cair ilegal di Kabupaten Pringsewu.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan berupa 500 liter bahan baku pembuat pupuk, 1.725 pupuk padat, 880 liter pupuk cair, 529 Pcs pupuk serbuk yang siap dijual terdiri dari berbagai merek dan kemasan, dan alat-alat pembuat label, kemasan, karung, botol, dan mesin jahit karung.

Wadir Krimsus AKBP Popon Ardianto Sunggoro mengatakan, pengungkapan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa PT. Gahendra Abadi Jaya(GAJ) diduga memproduksi pupuk ilegal di Desa Pringkumpul, Kecamatan Pringsewu Selatan, Kabupaten Pringsewu.

"Petugas berhasil mengungkap peredaran pupuk tanpa izin penjualan yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian RI. PT. GAJ memasarkan pupuk dengan kisaran harga Rp100 ribu dan diedarkan di Kabupaten Pringsewu sejak 2019," ujarnya, di Mapolda Lampung, Senin, 24 Januari 2022.

Baca juga: Polda Sita 280 Sak Pupuk Palsu di Lampung Timur

Menurutnya, saat ini petugas masih melakukan pendalaman dan akan memanggil direksi dari PT. Gahendra Abadi Jaya.

"Untuk tersangka belum bisa kami tetapkan karena statusnya masih dalam pendalaman. Tetapi, dari barang bukti yang berhasil kami amankan sudah memenuhi unsur," tuturnya.

Popon menegaskan, PT. GAJ terbukti melanggar Pasal 122 Jo Pasal 73 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2019 dan Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.8 Tahun 1999 dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

Dalam hal ini, pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak cepat percaya dengan produk yang menawarkan harga lebih murah dari harga pupuk yang beredar di pasaran dan harus lebih cerdas mencermati label produk yang ditawarkan. 

"Selain merugikan, akibat penggunaannya juga bisa berpengaruh dengan lahan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat khususnya para petani," ujarnya.

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar