#beritalampung#beritalampungterkini#korupsi#kasuskorupsi

Polda Lampung segera Limpahkan Korupsi Mantan Direktur PT KNT

( kata)
Polda Lampung segera Limpahkan Korupsi Mantan Direktur PT KNT
Mapolda Lampung. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Lampung segera melimpahkan mantan direktur PT KNT (Karya Nusa Tujuh) wanita berinisial IN sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan dana yang tidak tepat sejak 2013—2020. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung sudah menyatakan berkas perkara sudah lengkap atau P21.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad mewakili Kapolda Irjen Akhmad Wiyagus menyatakan penyidik akan melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan pada 5 Desember 2022.

Baca juga: Sinergisitas Antara Polisi dan Media Ciptakan Informasi Akurat

“Modus tersangka saat menjabat sebagai manajer keuangan PT KNTpada 2015 membuka rekening pribadi untuk menampung hasil penjualan bahan pakan dan sapi dari para konsumen perusahaan,” katanya di Mapolda Lampung, Rabu, 23 November 2022.

Uang yang masuk ke rekening tersebut, tersangka gunakan untuk keperluan pribadi. "Dari uang itu tersangka IN menggunakan untuk keperluan pribadi dan ikut transaksi perdagangan berjangka komoditas melalui perusahaan pialang berjangka PT Solid Gold dan PT Monex Investindo Futures," ujarnya.

Pada 2013, PTPN 7 Bandar Lampung mendirikan anak perusahaan PT KNT (Karya Nusa Tujuh) yang bergerak di bidang usaha peternakan sapi.  PTPN 7 dan koperasi karyawan PTPN 7 masing-masing menyertakan modal Rp27 miliar dan Rp3 miliar dengan total keseluruhan Rp30 miliar.

Pada saat itu tersangka IN menjabat sebagai manajer keuangan dan pada 2017 diangkat menjadi direktur PT KNT. Pada Mei 2015 tersangka IN membuka rekening BCA atas nama pribadi. Rekening itu untuk menampung hasil penjualan bahan pakan bungkil sawit dan sapi dari para konsumen perusahaan.

"Atas pengelolaan dana yang digunakan tersangka IN tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT KNT (Karya Nusa Tujuh) dengan kegiatan usaha pertanian, perdagangan, pembangunan, perindustrian, jasa, dan pengangkutan darat. Namun, itu tidak sesuai dengan RKAP (rencana kerja anggaran perusahaan) yang telah ditetapkan," ujarnya.

Pandra menambahkan berdasar hasil penghitungan BPKP Lampung kerugian negara akibat perbuatan tersangka mencapai Rp5.726.948.739 dari total penyertaan modal yang Rp30 miliar.

"Untuk tersangka IN dikenakan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Pasal 8 juncto Pasal 18 UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda Rp1 miliar," katanya.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar