#korupsi#kpk

Polda Lampung dan KPK Cek Jalan Sutami Lamsel untuk Usut Dugaan Korupsi 

( kata)
Polda Lampung dan KPK Cek Jalan Sutami Lamsel untuk Usut Dugaan Korupsi 
Pembangunan Jalan Ir Sutami-Sribawono-Simpangsribawono, Lampung Selatan terus menjadi perhatian KPK dan Polda Lampung. hingga kini (Foto: Antara)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Polda Lampung bersama dengan KPK RI dan BPK RI melakukan pengecekan ke jalan Ir. Sutami – Sribawono – Simpangsribawono, Lampung Selatan, pada 24 Februari 2022. Pengecekan lapangan itu adalah uji petik pada pelaksanaan preservasi jalan guna mengusut dugaan korupsi.

"Iya benar," ujar Dirreskrimsus Polda Lampung Kombes Arie Rachman Nafarin, Kamis, 24 Februari 2022.

Ia belum bisa memaparkan hasil pengecekan tersebut. Sebab masih dalam proses. Namun, upaya yang dilakukan merupakan hasil supervisi dari KPK RI dan Bareskrim Polri.

Diketahui, KPK RI membidik dugaan tindak pidana korupsi Preservasi Rekonstruksi Jalan Ir. Sutami – Sribawono – Simpangsribawono, pada Kementerian PUPR Ditjen Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 – 2019.

Lembaga antirasuah tersebut turut menyupervisi perkara korupsi yang yang sempat mandek saat ditangani Polda Lampung. Langkah teranyar KPK pada Selasa, 25 Januari 2022 melaksanakan gelar perkara bersama Penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Lampung serta Direktorat Tipikor Bareskrim Polri. 

"Estimasi kerugian negara sekitar Rp147 miliar. KPK memberikan beberapa rekomendasi dari hasil gelar perkara tersebut," ujar Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri.

Baca juga: Audit Dugaan Korupsi Proyek Jalan Sutami Lampung Belum Kelar

Adapun sejumlah rekomendasi itu antara lain perlunya penguatan pembuktian perkara dan memfasilitasi penyidik melakukan koordinasi dengan pihak Auditor BPK RI. 

Diberitakan sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Lampung telah menetapkan tersangka pada perkara ini tahun lalu. Lima  tersangka yakni Bambang Wahyu Utomo selaku direktur, Hengki Widodo alias Engsit selaku komisaris utama, Bambang Hariadi Wikanta selaku pengawas proyek tersebut, Sahroni dan Rukun Sitepu dari Direktorat Bina Marga Kemen PUPR.

Aparat telah menyita Rp10 miliar dan 100 juta dari tersangka sebagai bentuk pengembalian kerugian negara. Meski audit kerugian negara belum keluar, kerugian dari proyek jalan nasional tersebut ditaksir mencapai Rp65 miliar. Engsit mengajukan praperadilan dan penetapan status tersangkanya pun dibatalkan oleh Majelis Hakim di PN Tanjungkarang. 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar