#covid-19#pelanggaranprotokolkesehatan#pidana

Polda Lampung Bisa Memidanakan Keramaian yang Abaikan Protokol Kesehatan

( kata)
Polda Lampung Bisa Memidanakan Keramaian yang Abaikan Protokol Kesehatan
Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Lampost.co/Asrul Septian Malik

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Polda Lampung melalui jajaran polresta/res akan bertindak tegas untuk mengambil langkah represif berujung pidana terhadap pengumpulan massa atau acara skala besar yang mengabaikan protokol kesehatan. Sejumlah instrumen hukum dapat dikenakan terhadap pelanggaran tersebut.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad menegaskan apabila upaya preemtif, preventif, dan persuasif hingga aturan-aturan yang berlaku, seperti Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Provinsi Lampung hingga Maklumat Kapolri, tetap diabaikan, bahkan cenderung dilawan, akan dilakukan tindakan tegas hingga ke memidanakannya.

Beberapa contoh kasus seperti Wakil Ketua DPRD Tegal Wasmad Edi Susilo jadi tersangka karena menggelar pesta dangdut di tengah pandemi saat hajatan pernikahan dan khitanan anaknya. Kemudian pelaksanaan karnaval HUT Desa Labuhanratu VII, Kecamatan Labuhanratu, Lampung Timur, yang tengah diselidiki Polres Lampung Timur karena diduga mengabaikan protokol kesehatan dan tak mendapatkan izin.

Instrumen hukum yang digunakan kepolisian, yakni Pasal 212, 216, dan 218 KUHP hingga aturan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan sebagainya.

"Apabila tidak ditaati mulai sanksi administrasi hingga sanksi sosial kalau tidak ditaati juga itu beralih ke pidana, akan diproses lebih lanjut. Bagaimana contoh-contoh di daerah yang ada, kami menjalani maklumat kapolri, salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi)," ujarnya, Rabu, 30 September 2020.

Pandra memaparkan saat ini sudah arahan untuk tidak mengeluarkan izin keramaian yang sifatnya kontraproduktif. Jika menggelar tanpa ada izin atau mengabaikan instruksi kepolisian dan Satgas Covid-19, tentunya akan ditindak secara pidana.

"Izin keramaian tidak dikeluarkan lagi, kalau abai bakal ditindak. Bahkan, para kapolres dan kapolsek bakal dievaluasi dan ini akan menjadi penilaian serta evaluasi kasatwil (kapolres)," katanya.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar