#pcr#polda

Polda Lampung Ancam Pemasang Tarif PCR di Atas Ketetapan Pemerintah

( kata)
Polda Lampung Ancam Pemasang Tarif PCR di Atas Ketetapan Pemerintah
Ilustrasi tes PCR. MI/Andri Widiyanto


Bandar Lampung  (Lampost.co) -- Kepolisian Daerah (Polda) Lampung bertekad terus mengawasi penerapan pembatasan Harga Eceran Tertinggi (HET) tarif pemeriksaan tes cepat PCR covid-19.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan RI Nomor HK.02.02/I/2845/2021, terdapat dua batas atas tarif pemeriksaan RT-PCR yang ditetapkan Kemenkes RI, yakno Rp495.000 untuk wilayah Jawa-Bali, serta Rp525.000 untuk luar Jawa dan Bali.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, pihaknya akan menindak pihak-pihak yang terbukti menerapkan tarif melebihi HET yang telah ditetapkan. 

"Instruksi dari Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno akan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya, Minggu, 12 September 2021. 

Baca: Penetapan Harga PCR Dinilai Masih Bebani Pengusaha

 

Dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan, ancaman sanksi bagi pihak yang menjual obat dan sebagainya di atas HET sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat 1 bisa diberi sanksi berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

"Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) , dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar," bunyi aturan tersebut.

Kombes Zahwani  menyebut, tujuan pengawasan tersebut adalah demi mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19 melalui tracing, testing, dan treatment (3T).

"Sementara ini belum ada tempat usaha yang menerapkan tarif melebihi harga yang telah ditentukan pemerintah," katanya. 

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar