#beritalampung#beritabandarlampung#hukum

Korupsi Pengadaan Tanah Bendungan Rugikan Rp50 Miliar

( kata)
Korupsi Pengadaan Tanah Bendungan Rugikan Rp50 Miliar
Polda Lampung ambil alih kasus dugaan korupsi pengadaan tanah genangan di Desa Trimulyo, Sekampung, untuk pembangungan Bendungan Margatiga, Lampung Timur, Kamis, 12 Januari 2023. Dok/Polda Lampung


Bandar Lampung (Lampost.co): Polda Lampung mengambil alih penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan tanah genangan di Desa Trimulyo, Sekampung, untuk pembangungan Bendungan Margatiga, Lampung Timur.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Lampung, Kombes Donny Arief Praptono mengatakan dugaan tindak pidana korupsi tersebut berdasarkan laporan Laporan polisi Nomor: LP/ A//I/2023/SPKT. Sat Reskrim Polres Lampung Timur/ Polda Lampung, tertanggal 12 Januari 2023.

Kombes Donny menjelaskan kronologis awal kasus tersebut bermula pada 10 Januari 2020 ditetapkan lokasi pembangunan Bendungan Margatiga yang merupakan proyek strategis nasional.

"Pada saat dilakukan penyelidikan ditemukan dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan tanah genangan di Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung," ujarnya, Kamis, 12 Januari 2023.

Ia mengungkapkan dari hasil audit tujuan tertentu terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan tanah genangan bendungan marga tiga, tahun 2022, atas 299 bidang yang sudah dan yang akan dilakukan pembayaran ganti kerugian atas tanam tumbuh, bangunan, kolam dan ikan senilai Rp79.546.673.464.

"Dari sejumlah nilai tersebut terdapat mark up atau fiktif dan penanaman. Setelah penetapan lokasi dengan jumlah selisih pembayaran ganti kerugian yang berpotensi pada kerugian keuangan negara sebesar Rp50.411.095.236 (hasil sesuai audit BPKP)," terangnya.

Motif dugaan kasus korupsi tersebut, lanjutnya, yaitu memasukkan data fiktif pada saat invetarisasi dan identifikasi (awal), melakukan penanaman tanam tumbuh serta kegiatan lainnya setelah Penetapan Lokasi (Penlok).

"Melakukan mark up melalui proses pengajuan keberatan (sanggah) dan terdapat pegajuan keberatan (sanggah) fiktif mark up pada saat perbaikan data setelah adanya inspeksi KJPP," paparnya.

Ia mengatakan saat ini pihaknya telah memeriksa sebanyak 271 orang yang terdiri dari 7 orang ahli, mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, permintaan audit BPKP, dan telah melaksanakan gelar perkara di Polda Lampung.

"Dalam dugaan kasus korupsi ini, telah ditingkatkan ketahap penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh Polda Lampung dan Polres Lampung Timur (Join Investigation)," jelasnya.

Dia menambahkan jika terbukti nantinya para tersangka akan kenakan sanksi Pasal 2 atau Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP.

"Ancaman sanksi pidana tersebut berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar," kata dia.

Adi Sunaryo








Berita Terkait



Komentar