#korupsi#lampungutara

PN Kotabumi Gelar Praperadilan Korupsi Proyek Jalan PUPR 2019

( kata)
PN Kotabumi Gelar Praperadilan Korupsi Proyek Jalan PUPR 2019
PN Kotabumi, Lampung Utara menggelar sidang putusan praparadilan penetapan tersangka Yusril (45), selaku pejabat PPK Dinas PUPR Lampung Utara dinyatakan tidak sah, Jumat (21/1/2022). (Foto: Lampost.co/Hari Supriono)


Kotabumi (Lampost. co) -- Pengadilan Negeri Kotabumi menggelar sidang putusan prapradilan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Lampung Utara tahun 2019 senilai Rp3,9 Miliar dengan kerugian negara Rp700 juta.

Sidang itu diketuai oleh hakim tunggal Muamar Azmar Mahmud dan dihadiri Wily Mamora, Iwansyah, dan jaksa penyidik M. Aditia. Majelis Hakim mengabulkan sejumlah permohonan penasihat hukum tersangka dari delapan jumlah permohonan dalam sidang praparadilan tersebut. 

"Majelis memutuskan penetapan tersangka Yusril (45) selaku pejabat PPK Dinas PUPR Lampung Utara dinyatakan tidak sah, "ujarnya.   

Hakim juga menjelaskan tindak penetapan tersangka (pemohon) yang dilakukan oleh termohon (Kejari Kotabumi, red) adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum sehingga produk dari penetapan tersangka nomor 4958/8.13/FD 1/12/2021 tanggal 21 Desember 2021 adalah tidak sah dan bertentangan hukum mengikat.  

Atas persidangan itu,  juga membebaskan biaya perkara yang dibebankan oleh negara. Dalam putusan sidang praparadilan tersebut, hakim tidak dapat mengeluarkan tersangka karena pada 26 Januari 2022 sudah menjalani sidang pokok perkara. 
Sementara itu, Wily Mamora dan Iwansyah selaku penasehat hukum tersangka mengatakan pihaknya merasa bersyukur atas putusan sidang prapradilan PN Kotabumi. Menurut keduanya, putusan prapradilan ini menjawab adanya tindak kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak penyidik. 

"Sebab hakim menyatakan penetapkan tersangka tidak sah, "ujarnya.

Baca juga: Kelebihan Bayar Proyek PUPR Lampura Diklaim Sudah Dikembalikan Tersangka

Wily juga menjelaskan dalam putusan hakim diketahui seorang penyidik wajib memberitahukan calon tersangka dan keluarga serta penasihat hukumnya.  Penasihat hukum memaklumi bahwa tersangka tidak dapat dikeluarkan dari Rutan Kelas II B Kotabumi,  karena saat ini tersangka menjadi tahanan Pengadilan Negeri Tajungkarang.  

"Harapannya hakim pengadilan Tajungkarang dapat mengeluarkan klien kami sesuai hasil putusan praperadilan ini, "pintanya.            
Di sisi lain, Kasi Intel Kejari Kotabumi I Kade Ariadmaja mengatakan, pihaknya telah sesuai prosedur dalam menangani kasus dugaan korupsi tersebut. 

"Atas putusan sidang prapradilan tersebut,  kami akan melaporkan ke pimpinan,"ujarnya.  

Berkas perkara tersangka sendiri telah dilimpahkan ke pengadilan Tanjungkarang, Bandar Lampung pada 17 Januari 2022.

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar