#perizinan#izin#dinaspmptsp

PMPTSP Dikuasai Calo Perizinan

( kata)
PMPTSP Dikuasai Calo Perizinan
Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Lampung. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Lampung menjadi sorotan banyak pihak karena dua oknum pegawainya atas nama Nirwan Yustian dan Edi Efendi terciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT), Selasa 29 September 2020. Penangkapan terkait pungutan liar surat permohonan izin (SIP) dan surat izin pemanfaatan Air Tanah (SIPA).

Padahal sudah ada Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 800/701/V.16/2020 tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan Kepala DInas Qudrotul Ikhwan pada 12 Agustus 2020. Namun, sepertinya aturan tersebut diabaikan oleh pegawainya sebagai pelayan masyarakat.

Penyelenggara atau pelaksana pelayanan perizinan wajib melaksanakan komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) yang meliputi persyaratan perizinan, sistem mekanisme dan proses, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif retribusi, produk pelayanan, serta penanganan pengaduan, saran dan masukan. Kemudian untuk proses pengolahan pelayanan di internal operasional (manufacturing), meliputi dasar hukum pelayanan perizinan, pengawasan internal pelayanan, jumlah pelaksana pelayanan, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan serta evaluasi kinerja pelayanan.

Adapun rencana kinerja tahunan (RKT) sesuai dengan rencana strategis (renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Lampung tahun 2019-2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi, pada 2020 akan melaksanakan 42 kegiatan dengan dukungan dana APBD untuk belanja langsung Rp7,3 miliar. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kerja dan terwujudnya aparatur yang bersih dan bertanggung jawab serta bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Selanjutnya sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Lampung tahun 2020. Pertama, bertujuan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dengan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang indikatornya nilai indeks kepuasan masyarakat 82. Kedua, meningkatkan iklim usaha dan investasi dengan target kinerja tahun 2020 Rp7 triliun.

Kemudian seksi pelayanan yang sering dilakukan masyarakat, yakni Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I meliputi sektor perhubungan, perdagangan, kelautan, dan perikanan membidangi 73 izin serta rekomendasi. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II, meliputi sektor bidang tata ruang, kesehatan hewan, bina marga, energi dan sumber daya alam membidangi 23 izin serta rekomendasi. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/III meliputi sektor penanaman modal, perindustrian, pertanian, perkebunan dan kehutanan membidangi 56 izin serta rekomendasi.

Kemudian Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/I meliputi urusan kesehatan, permukiman, pengairan, energi, dan pertanahan membidangi 33 izin serta rekomendasi. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/II meliputi urusan tenaga kerja, transmigrasi, lingkungan hidup, pertanahan, komunikasi, dan informatika membidangi 35 izin serta rekomendasi. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/III meliputi urusan sosial, koperasi dan UMKM, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata membidangi 23 izin serta rekomendasi.

"Yang tidak dipahami kawan-kawan ini perlu sosialisasi lebih banyak lagi. Seperti SIPA, kita itu adalah yang pertama dan terakhir. Tapi di tengah-tengah ini ada pintu yakni rekomendasi teknis dari Dinas ESDM dan Badan Geologi Pusat. Ketika berbicara pusat itu lama dan ini harus dilengkapi dengan kajian geolistrik dari konsultan. Nah yang ada biaya ini di sini, bukan di kita. Kami hanya tanda tangan menindaklanjuti rekomendasi administrasi teknis atau rekomendasi teknis," kata Kepala Dinas PMPTSP Lampung, Qudrotul Ikhwan

Ia mengatakan apabila syarat-syarat dokumen sudah terpenuhi sesuai SOP, pihaknya dalam empat hari harus sudah selesai mengeluarkan izin. Ia juga mengatakan layanan online juga sudah ada, yakni aplikasi SICANTIK CLOUD PERIZINAN ONLINE di https://sicantikui.layanan.go.id yang bisa diakses masyarakat untuk registrasi pemohon. Adapun konsultasi layanan dapat menghubungi call center 0721 482372 pada hari dan jam kerja 08.00-15.30 WIB.

"Peraturan yang bagus bila tidak dikuti integritas yang bagus, tak maksimal," katanya. 

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar