#aksi#ruu#kpk

PMII Lampung Serukan Aksi Tolak RUU KPK

( kata)
PMII Lampung Serukan Aksi Tolak RUU KPK
Ketua PKC PMII Lampung Ahmad Hadi Baladi Ummah

Bandar Lampung (Lampost.co): RUU KPK telah resmi menjadi UU pada Selasa, 17 September 2019 lalu pada rapat DPR-RI bersama badan eksekutif dalam waktu sehari. Banyak pihak yang menganggap pengesahan cenderung terburu-buru. Hal tersebut memicu banyak penolakan oleh berbagai pihak di Jakarta.

Selain di Jakarta penolakan juga  menyebar di berbagai daerah termasuk Lampung. Ketua PMII Lampung Ahmad Hadi Baladi Ummah menyerukan kepada seluruh jajaran untuk melakukan aksi penolakan pada pengesahan RUU KPK. Aksi akan dilakukan serentak pada Senin, 23 September 2019 di berbagai daerah di Lampung.

"RUU KPK merupakan salah satu bentuk pelemahan bagi KPK, untuk itu kami menginstruksi kepada seluruh jajaran struktural untuk turun aksi menolak RUU KPK pada Senin, 23 September 2019 mendatang," ujar Hadi, Jum,at, 20 September 2019.

Pihaknya menganggap pembahasan RUU KPK dilakukan terburu-buru. Dalam aksi mendatang pihaknya meminta agar DPR memperhatikan masukan dan saran dari berbagai pihak. PMII Lampung juga meminta DPR meninjau poin soal Dewan Pengawas KPK yang menjadi perdebatan tak berujung

"Penambahan sejumlah poin mengindikasikan terjadinya perselingkuhan antara legislatif dan eksekutif, dimana dewan pengawas diposisikan sebagai bagian perizinan dalam penyidikan dan penyelidikan KPK," kata pria yabg akrab disapa Pupung itu.

Ia juga meminta badan legislatif empertimbangkan aturan soal batasan minimal dan maksimal umur terpilihnya komisioner KPK yang rancuh. Sebab salah satu Capim KPK terpilih berumur dibawah 50 tahun. Berdasarkan aturan setelah revisi hal itu tidak memenuhi syarat.

"Mengingat aktivitas korupsi di Indonesia masih merajalela dan menggerogoti masyarakat, maka PKC PMII Lampung menolak segala bentuk pelemahan KPK," kata dia.

Umar Robani*



Berita Terkait



Komentar