#register45#pilu#lampung

Pilu di Register 45

( kata)
Pilu di Register 45
Kepala KPH V Sungai Buaya, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Murni (4 dari kiri) berfoto bersama dengan kelompok kemitraan Register 45. (Foto:Dok.Dishut)

MENGIKUTI berita bentrok di Register 45 Sungai Buaya, Mesuji, pada Rabu (17/7/2019) membuat saya merinding. Apalagi melihat foto-foto korban pascabentrok, tiga warga tewas, sementara belasan mengalami luka-luka serius. Seolah nyawa tak berharga dan nurani sudah mati, yang ada hanya emosi.

Perseteruan antardua kelompok di sana memang telah lama terjadi dan dipicu konflik lahan yang sejatinya masih dikuasai negara. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Agraria, kawasan register pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Entah apakah nantinya akan diberikan izin kepada pihak tertentu untuk disewakan atau dipinjampakai.

Pascabentrok, warga di sana yang merupakan pengelola lahan langsung mengungsi ke lokasi aman takut terjadi serangan. Meskipun aparat keamanan TNI dan Polri menjamin situasi aman dan terkendali, warga di sana pasti lebih paham dengan situasi.

Saya jadi teringat beberapa puluh tahun lalu, ketika tahun 1995/1996, saat ada peliputan ke lokasi di sana yang kala itu juga terkait dengan sengketa lahan. Saat itu konflik terjadi antara masyarakat dengan perusahan pemegang izin pengelolaan kawasan.

Rakyat menuding pemerintah tak adil karena memberikan hak pengelolaan yang begitu luas kepada perusahaan, sementara warga yang tak memiliki lahan dilarang ikut mengolahnya. Konflik itu terus berjalan dan berlarut-larut. Kini, konflik justru antarsesama warga yang sama-sama memanfaatkan lahan.

Memang, untuk urusan perut, terkadang banyak orang yang tak lagi menggunakan rasional, tapi mengedepankan emosional. Persoalan bentrok di Register 45 pada Rabu kemarin pun dipicu hal sepele—alat bajak di lahan warga—yang seharusnya itu bisa dibicarakan dan dirembukkan dengan duduk bersama antara kedua kelompok tadi. 

Namun, komunikasi yang salah dan emosi yang membuncah, ditambah karena perut mereka juga kosong, membuat informasi yang didapat dari salah satu anggota kelompok menjadi instruksi untuk perang. Bentrok terjadi.

Ini bukan kali pertama terjadi dan jika tidak ada solusi yang tepat, peristiwa mengerikan semacam ini bakal terus berulang.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KKLH) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, harus segera menuntaskan persoalan sengketa lahan yang ada di sana secara matang dan paripurna. Warga pun harus dilibatkan hingga menemukan solusi yang tepat.

Meskipun tak bisa mendapatkan hak milik atas lahan tersebut, setidaknya warga bisa mendapatkan kepastian hak menggarap, seperti formulasi hutan kemasyarakatan. Adanya kejelasan ini tentunya bisa meninimalisasi terjadinya sengketa penggarapan lahan.

Semoga konflik tak terjadi lagi. Kepada korban, saya menghaturkan dukacita mendalam, baik korban jiwa maupun korban luka, serta saling ikhlas untuk hidup berdampingan tanpa ada dendam atas peristiwa tersebut.

Sri Agustina, Wartawan Lampung Post

Berita Terkait

Komentar