koronaviruskoronapilkada

Pilkada di Tengah Pandemi Dianggap Beresiko dan Mengkhawatirkan

( kata)
Pilkada di Tengah Pandemi Dianggap Beresiko dan Mengkhawatirkan
Ilustrasi. Google Images

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) menggelar rapat kerja/rapat dengar pendapat, Rabu 27 Mei 2020 untuk membahas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Salah satu point yang dihasilkan ialah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 akan terus berjalan di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Rencananya pemungutan suara pada pagelaran pesta demokrasi tersebut akan dihelat 9 Desember 2020 mendatang. 

Menanggapi hal tersebut Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (UNILA), Frans Agung Mula Putra berpendapat bahwa sebaiknya pilkada serentak yang rencananya digelat tahun ini dipertimbangkan lebih mendalam dan matang. Apabila pilkada tetap dilaksanakan di Desember 2020 ini, ia berkeyakinan akan banyak permasalahan yang ditimbulkan.

"Negara saat ini sedang perang melawan wabah Covid-19, sampai saat ini perkembangannya sudah menjalar tiap hari dan meningkat di seluruh kabupaten/kota se Indonesia. Sampai detik ini belum di temukan obat yang ampuh untuk menyembuhkan saudara kita yang terkena wabah covid 19," katanya kepada Lampung Post, Kamis, 28 Mei 2020.

Kemudian ia mengatakan wabah Covid-19 ini sudah menjadi wabah bencana internasional di belahan negara dunia. Ia sangat mengkhawatirkan jika Pilkada Serentak tetap ngotot untuk dilaksanakan, ia tidak tahu lagi apa yang akan terjadi kedepan, kemungkinan-kemungkinan terburuk juga harus dipikirkan.

"Semakin banyak manusia di seluruh kabupaten/kota, di Indonesia bisa terjangkit positif Covid-19. PSBB, diam di rumah saja, tidak bisa mudik, tidak bisa berpergian, pengawasan yang ketat dari TNI/Polri, tim kesehatan dan BNPB. Tiap hari kita lihat, semakin saja bertambah saudara kita di seluruh indonesia yang positif Covid-19," kata mantan anggota Komisi II DPR RI Periode 2014-2019 asal Lampung ini.

Frans juga berpendapat dana pilkada saat ini dipakai untuk alokasikan penanganan covid 19 saja. Karena begitu berat beban pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk menangani virus covid 19 ini. Ia berharap dan berkeinginan alangkah baiknya pemerintah pusat, lembaga DPR RI, KPU dan Bawaslu, untuk bisa arif dan bijaksana demi kepentingan menyelamatkan nyawa orang banyak menunda pilkada serentak di bulan Desember 2020 sampai benar-benar wabah corona ini bisa selesai di seluruh Indonesia. 

"Kita harus hormati perjuangan para pejuang gugus tugas Covid-19 ini, mereka sudah banyak berkorban demi keluarga, pekerjaan, dan waktu. Bahkan nyawa, mereka pertaruhkan untuk menyelamatkan nyawa saudara-saudara kita yang saat ini masih belum sembuh dari wabah Covid-19," katanya.

 

Winarko



Berita Terkait



Komentar