#opini#LampungPost#PilkadadanNasibPendidikan

Pilkada dan Nasib Pendidikan

( kata)
Pilkada dan Nasib Pendidikan
Pilkada serentak. Dok. Lampost.co

INGAR bingar pemilihan kepala daerah serentak 2018 terasa kian kencang, termasuk Pemilihan Gubernur Lampung serta Pemilihan Bupati Tanggamus dan Lampung Utara.
Beberapa partai politik sudah mulai merekomendasikan calon kepala daerah. Manuver berebut parpol pengusung pun memanas, tidak hanya antarcalon namun dalam tubuh internal parpol sendiri telah terjadi perpecahan. Beberapa bakal calon yang sudah mendapat rekomendasi parpol bergerak cepat melakukan sosialisasi. Mulai dari gambar calon, jalan sehat, bagi-bagi sembako yang dibungkus bakti sosial, wayangan, hingga dangdutan.
Hampir semua elemen masyarakat, seakan dipaksa terlibat kemeriahan demokrasi lima tahunan ini. Panitia pemilihan pun terstruktur hingga ke tempat pemungutan suara melibatkan banyak lembaga. Dengan energi dan biaya yang besar rasanya sulit untuk menghindar dari imbas peristiwa lima tahunan ini, tidak terkecuali bidang pendidikan.
Pendidikan adalah isu seksi saat kampanye pilkada, mulai dari beasiswa, pendidikan gratis, peningkatan mutu, dan seterusnya. Pendidikan dan sekolah, di dalamnya ada orang tua siswa dan guru, secara politis sangat potensial sebagai lumbung suara dalam pilkada.

Janji Kampanye

Merealisasikan program atau janji kampanye pendidikan faktanya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dengan evaluasi dan refleksi mendalam, setelah beberapa kali pilgub maupun pilbup/pilwakot, faktanya kondisi provinsi dan kabupaten/kota di Lampung belum menunjukkan prestasi yang menonjol. Tidak ada kesesuaian antara janji dan fakta.
Penyediaan sarana dan prasarana sekolah belum memenuhi standar, bahkan standar minimal saja belum terpenuhi. Hanya 17% akreditasi A dan mayoritas akreditasi C. Kualitas kepala sekolah dan guru juga rendah. Wajib belajar pendidikan dasar hingga kini belum juga tuntas. Pendidikan gratis hanya menjadi janji-janji manis saat kampanye pilkada.
Dari segi manajemen dan integritas pun masih buruk. Korupsi pendidikan mulai dari bantuan operasional sekolah, bantuan siswa miskin, hingga sertifikasi guru masih merajalela. Pelakunya berasal dari semua tingkatan, dari level bawah hingga atas. Padahal seharusnya mereka bisa bersikap sebagai teladan.
Masih dalam hal integritas, untuk indeks kejujuran pelaksanaan Ujian Nasional, Lampung berada di kisaran 56%. Artinya, hampir semua melakukan kecurangan secara berjemaah. Tidak ada kabupaten/kota di Lampung yang masuk 52 daerah se-Indonesia yang jujur dalam pelaksanaan ujian nasional.
Kondisi di atas tidak terlepas dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme yang makin menjamur di era otonomi daerah. Pejabat struktural di bidang pendidikan mulai kepala dinas sampai kepala unit pelaksana teknis (KUPT), sampai kepala sekolah banyak yang memiliki latar belakang bukan dari dunia pendidikan.
Tata cara rekrutmen pejabat pendidikan juga tidak transparan. Tidak ada uji kelayakan dan kepatutan yang melibatkan pakar dan pemangku kepentingan pendidikan. Rekrutmen dilakukan dengan mengabaikan kompetensi, prestasi, idealisme, dan wawasan kependidikan. Parahnya ada kecenderungan lebih mengutamakan kedekatan, saudara pejabat (nepotisme), dan wani piro (berapa duitnya).
Kualitas pejabat yang direkrut dengan cara yang salah berdampak pada semua kebijakan, yakni kebijakan tersebut tidak dibingkai dengan roh pendidikan. Rencana strategis bidang pendidikan menjadi tidak partisipasif dan tidak demokratis. Dewan Pendidikan dibentuk hanya untuk memenuhi syarat administratif. Bahkan parahnya, hingga saat ini ada kabupaten yang tidak memiliki Dewan Pendidikan.
Tentu hal ini sangat berbahaya karena penyusunan kebijakan pendidikan menjadi tidak terkendali dan tanpa pengawasan sehingga rawan membuka peluang bagi perilaku otoriter dan korup.
Kepala sekolah, guru, dan siswa menjadi kelompok marginal dan inferior oleh kebijakan pendidikan yang kaku. Mereka tidak memiliki keberanian menolak meskipun kebijakan tersebut salah dan mengorbankan anak.
Aparat birokrasi dengan gampangnya meliburkan guru dan siswa untuk menghadiri acara-acara yang tidak terkait sama sekali dengan pendidikan. Ada juga kepala sekolah dan guru yang dicopot hanya gara-gara menurunkan spanduk petahana yang rusak atau berbeda pilihan politik. Sementara dalam hal prestasi belum ada yang spektakuler di Lampung. Hal ini semakin menegaskan pendidikan hanya dijadikan komoditas politik.

Pemangku Kepentingan

Agar keadaan tidak semakin parah, para pemangku kepentingan di bidang pendidikan wajib terlibat dalam proses politik pilkada. Namun, keterlibatan di sini masih dalam koridor mencerdaskan bangsa dan bukan terlibat dalam politik praktis.
Tabiat politik yang penuh intrik, terkadang menghalalkan segala cara, jelas bertabrakan dengan karakter pendidikan. Hal inilah harus diminimalisasi. Mulai dari pakar, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Organisasi guru yang sering bersikap kritis seperti FGII, FMGI, IGI, pun harus mengawal proses pilkada. Mulai penentuan bakal calon, rekrutmen calon, cara kampanye, visi dan misi, hingga kontrak komitmen dan integritas bagi kesejahteraan rakyat, guru, dan kemajuan pendidikan. Kepahaman, tekad, dan komitmen pendidikan sangat penting. Calon terpilih yang lalai terhadap masalah ini sama saja tidak peduli pada masa depan generasi muda.
Sudah saatnya seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan turun gunung. Semua harus bersatu menguji kemampuan calon gubernur atau calon bupati terkait visi-misi, kompetensi, dan komitmen membangun pendidikan Lampung.
Dinas Pendidikan adalah satuan kerja perangkat daerah yang unik. Tidak hanya melibatkan alokasi APBD terbesar dan jumlah pegawai terbanyak. Dinas Pendidikan adalah lembaga yang memiliki amanah dan tugas besar mencerdaskan bangsa. Melalui lembaga ini diharapkan akan lahir generasi berkarakter, cerdas, pemberani, jujur, inovatif, dan bermoral. Hal ini akan tercapai jika para kandidat memahami dunia pendidikan serta punya komitmen dan siap menjadi teladan.
Kunci kemajuan bangsa adalah pendidikan yang akan menjadi fondasi bagi bidang-bidang lain. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan punya tanggung jawab besar. Karena itulah mereka harus memiliki sikap kritis dan peduli, termasuk menghadirkan pemimpin yang cerdas, berkualitas, dan memahami pendidikan.
Masyarakat Lampung sangat merindukan catatan prestasi positif bidang pendidikan. Lampung bukan kampung preman, bukan kampung begal jalanan, bukan sarang begal berdasi, bukan jago curang ujian nasional. Tetapi Lampung adalah jawara olimpiade sains, Lampung jawara literasi, angka partisipasi sekolah/angka partisipasi murni tertinggi, indeks pembangunan manusia tertinggi, serta jawara pekan olahraga dan seni.
Masyarakat Lampung merindukan provinsi ini tercatat di papan skor prestasi bidang pendidikan. Sekolah terbaik ada di Lampung, sekolah jujur ada di Lampung. Guru terbaik, kepala sekolah terbaik, pengawas terbaik, dan KUPT terbaik ada di Lampung.
Dengan bersatunya para pemangku kepentingan, upaya membangun kesadaran pada masa depan Lampung pasti terwujud. Kita juga sangat berharap dalam pilkada 2018 akan terpilih pemimpin cerdas, amanah, dan memiliki legitimasi yang kuat.

Hadi Aspirin, Ketua Lampung Education Forum, penggiat Gerakan Sekolah Jujur



Berita Terkait



Komentar