#indekspemilu#beritalampung#pilkada#politik

Pilkada 2020, Lampung Masuk Daerah Rawan Sedang

( kata)
Pilkada 2020, Lampung Masuk Daerah Rawan Sedang
Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lampung menghadiri peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Jakarta, Selasa (25/02/2020). Dok Bawaslu

Bandar Lampung (Lampost.co): Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020. Acara tersebut langsung dihadiri oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.

Sebanyak 8 kabupaten/kota di Lampung yang menggelar Pilkada serentak 2020 dinyatakan masuk daerah rawan sedang.

Secara nasional, berdasarkan hasil penelitian Bawaslu, rata-rata penyelenggaraan pilkada di kabupaten/kota berada dalam kategori rawan sedang dan penyelenggaraan pilkada provinsi masuk dalam kategori rawan tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyelenggaraan pilkada secara maksimal yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Angka tersebut diambil dari pengukuran atas empat dimensi dan 15 subdimensi yang mencerminkan kerawanan penyelenggaraan pilkada. Empat dimensi yang diukur dalam IKP Pilkada 2020 adalah dimensi konteksi sosial dan politik dengan subdimensi keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, dan relasi kuasa di tingkat lokal.

Kemudian dimensi pemilu yang bebas dan adil dengan subdimensi hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu. Selanjutnya dimensi kontestasi dengan subdimensi hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon. Lalu dimensi partisipasi dengan subdimensi partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik.

"Untuk di 8 kabupaten/kota di Provinsi Lampung kita masuk rawan sedang," kata Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah kepada Lampung Post, Selasa 25 Februari 2020.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Divisi Pencegahan Iskardo P Panggar mengatakan bahwa pihaknya mempunyai tugas dalam pengawasan dan pencegahan. Dalam konteks pencegahan dan pengawasan Pemilu, maka diperlukan upaya pemetaan yang komprehensif terkait potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu.

"Oleh karena itu, serangkaian kajian diperlukan untuk memenuhi kebutuhan publik dan stakeholders akan informasi yang akurat dan valid terutama atas kemungkinan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu," katanya.

Menurutnya penguatan dan peningkatan kapasitas kajian terus dilakukan Bawaslu RI guna menghasilkan analisis dan temuan tentang Pemilu yang bisa diandalkan. Hal tersebut dilakukan seiring dengan revitalisasi peran dan fungsi Bawaslu sebagai pusat kajian dan analisis tentang Pemilu di Indonesia.

"Kita berharap IKP sebagai early warning ini menjadi agenda kita semua agar hal-hal yang diprediksi diatas tidak terjadi, dan berharap pilkada di 8 Kabupaten/Kota di Lampung berjalan demokratis dan damai," kata Iskardo.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar