#tajuklampungpost#bahan-pokok#penimbunan

Pidanakan Penimbun Bahan Pokok

( kata)
Pidanakan Penimbun Bahan Pokok
Ilustrasi - Medcom.id.

DUNIA sedang berduka. Serangan virus corona sudah menjadi musuh global. Hingga kemarin, jumlah terkonfirmasi positif di seluruh dunia sebanyak 242.713 kasus dan 9.867 orang meninggal.

Untuk Indonesia, jumlah pasien positif corona, per Kamis (19/3), bertambah menjadi 309 orang dan 25 di antaranya meninggal. Sementara di Lampung, satu orang dinyatakan positif corona. Serangan virus corona menyadarkan semua negara pentingnya untuk saling membantu. Kalangan pengusaha, atlet, dan tokoh terkemuka juga banyak yang memberikan bantuan untuk para pasien.

Tetapi memang tidak semua orang memiliki naluri kemanusiaan yang sama. Ada beberapa juga pengusaha yang tetap memuaskan syahwat keuntungan di tengah keprihatinan. Awal pekan ini, Mabes Polri melakukan inspeksi mendadak produsen gula pasir di Lampung.

Sidak dilakukan untuk menindaklanjuti kenaikan harga gula pasir hingga lebih 50% atau dari Rp12.500/kg menjadi Rp19 ribu/kg. Dari sidak itu terungkap beberapa produsen gula di Lampung menyimpan 75 ribu—Rp100 ribu ton gula pasir di gudang mereka.

Belum jelas benar apakah puluhan ribu ton gula itu berupa cadangan atau sengaja ditimbun dan baru dilepas ke pasar setelah terjadi lonjakan harga. Satu hal yang jelas, pemerintah daerah sudah menggelar operasi pasar untuk meredam kenaikan harga. Jika sudah ada operasi pasar berarti terjadi kelangkaan barang di masyarakat. Seharusnya, produsen segera melepas stok di gudang mereka dan hal itu tidak dilakukan.

Berangkat dari fakta tersebut, sangat layak jika Mabes Polri mulai mengusut kasus ini, yakni dugaan penimbunan stok gula pasir. Dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Sanksi pidana atas pelanggaran tersebut jelas disebutkan dalam Pasal 107, yakni pidana penjara lima tahun dan denda maksimal Rp50 miliar.

Pengusutan kasus ini sangat mendesak mengingat adanya potensi kerugian sangat besar yang harus ditanggung masyarakat. Jika harga normal gula pasir Rp12.500/kg naik menjadi Rp19 ribu/kg, terdapat selisih Rp6.500/kg. Apabila selisih harga tersebut dikalikan dengan stok 100 ribu ton di gudang, itu berarti potensi jumlah "subsidi" masyarakat untuk produsen gula mencapai Rp650 miliar.

Dengan potensi kerugian masyarakat yang begitu besar, seharusnya Mabes Polri menjadikan kasus ini sebagai prioritas untuk segera dituntaskan. Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan jangan ada penimbunan bahan pokok agar masyarakat tetap tenang menghadapi serangan virus corona. Terlebih sebentar lagi memasuki Ramadan dan Lebaran. Instruksi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan itu harus dipatuhi aparat penegak hukum.

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar