#honorer#beritalampura#penghapusanhonorer

PGRI Kotabumi Minta Pemerintah Bijak Terkait Penghapusan Honorer

( kata)
PGRI Kotabumi Minta Pemerintah Bijak Terkait Penghapusan Honorer
Ketua PGRI Kotabumi Utara, Heri Supriyanto. Lampost.co/Yudhi Hardiyanto

Kotabumi (Lampost.co): Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Kotabumi meminta pemerintah harus dapat mengambil keputusan bijak terkait polemik penghapusan pegawai honorer.

"Saya tidak bicara rasa kasihan pada nasib guru honorer yang rencana akan dihapus pemerintah. Tapi sebagai pendidik, saya berbicara tentang kewajiban layanan sekolah atas hak bagi peserta didik dalam hal ini siswa secara normatif. Terutama sekolah-sekolah yang ada di wilayah pelosok perdesaan," ujar Ketua PGRI Kotabumi Utara, Heri Supriyanto, Jumat, 24 Januari 2020.

Dia mengatakan jika pegawai honorer benar-benar dihapuskan, maka sekolah-sekolah yang ada dipelosok perdesaan akan kekurangan guru atau tenaga pendidik. Karena selama ini sebagian besar jumlah tenaga pendidik berasal dari guru honorer.

Menurutnya bila hanya mengandalkan guru PNS saja, maka kegiatan belajar mengajar tidak maksimal dan akan berdampak pada kewajiban sekolah sebagai layanan pendidikan bagi peserta didik.

"Lalu bagaimana dengan sekolah yang ada di pelosok yang hanya memiliki 3 guru PNS termasuk kepala sekolah? Fakta inilah yang mestinya disikapi pemerintah terkait kebijakan tersebut," kata Heri, yang juga kepala sekolah SMAN 2 Kotabumi itu.

Apalagi, kata dia, jam mengajar guru sudah diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomot 74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mengatur bahwa kewajiban ASN bekerja selama 40 jam dalam seminggu. Sedangkan jam wajib bagi guru bersertifikasi adalah seminggu mengajar selama 24 jam tatap muka dan 16 jam sisanya untuk mencukupi kewajiban ASN.

"Belum lagi bekerja untuk mengoreksi soal, memberi tugas harian dan merencanakan ulangan siswa. Semua kegiatan sekolah akan serba terbatas," kata dia.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar